Dana Saksi Pemilu Bentuk Legalisasi Korupsi APBN



Jakarta, Shnews (02/03/2014). Peneliti Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai kebijakan pemerintah yang akan memberikan dana saksi senilai Rp 658,03 miliar sebagai bentuk melegalkan korupsi APBN.

"Adanya niat pemerintah memuluskan pelaksanaan dana saksi parpol dengan Peraturan Presiden (Perpres) dipandang sebagai upaya legalisasi perampokan APBN," kata Donal dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (2/2/2014).liputan6

Dana saksi yang sudah disetujui oleh menteri keuangan akan segera dicairkan dan dalam teknisnya uang itu dibagikan kepada saksi yang direkrut parpol sebesar 100 ribu.

Donal pun merasa heran, mengapa harus ada pemberian uang Rp 100 ribu kepada setiap saksi parpol untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di setiap TPS. Padahal Bawaslu bisa saja turun ke TPS, karena tugasnya melakukan pengawasan.

Karena itu dia menggangap kebijakan pendanaan saksi itu seperti bisul. "Siap-siap saja itu orang Bawaslu masuk Guntur (Rutan Guntur KPK). Sekarang Bawaslu mau masuk Guntur atau mau menyelenggarakan pemilu dengan benar."

Sementara itu, dana  saksi parpol untuk Pemilu 2014 sebesar Rp 685,03 mendapat  kecaman dari  Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dana dalam jumlah fantastis tersebut merupakan bagian politik uang terselubung yang akan menguntungkan parpol.

"Ini praktik politik uang yang dilegalkan karena menggunakan APBN, memanfaatkan uang rakyat," kata Titi Anggraini.