Hanura nilai SBY tidak tegas masalah Dana Saksi


Jakarta, Shnews (09/03/2014). Pemerintah diminta tegas dalam membuat keputusan terkait persoalan dana saksi parpol yang dibiayai APBN. Alasannya, polemik dana saksi parpol dinilai membuat penyelenggara dan peserta Pemilu 2014 saling sikut dan faktanya sudah terjadi polemik antara parpol dan pemerintah.


Dana saksi yang seharusnya diputuskan oleh Presiden itu harus disegerakan supaya teknis dan proses pendistribusiannya tidak carut marut  melihat padatnya waktu yang dikendalikan nanti. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Saleh Husin mengatakan sebenarnya Hanura tak mempersoalkan keberadaan dana saksi parpol yang dibiayai negara. Menurut dia, ada atau tidak dana saksi parpol tersebut pihaknya sudah mempersiapkan infrastruktur hingga di tingkat daerah.

“Mau ada dan tidak terserah pemerintah yang penting ketegasan yes or no. Jangan justru pemerintah yang buat polemik,” ucapnya seusai diskusi di Gedung KPU, Jakarta Pusat(18/2)

Menurut dia, ketegasan pemerintah dalam hal ini Presiden tentunya perlu dilakukan untuk bisa membuat Pemilu 2014 lebih baik dibandingkan 2009 lalu. Sebab, pada Pemilu 2009 lalu dengan tidak adanya pengawasan di tempat pemungutan suara membuat suara rawan menjadi bancakan parpol.

“Tentunya kami dukung terutama pelaksana saksi di TPS di setiap daerah terpencil. Kalau berdasarkan pengalaman sudah-sudah parpol berjuang melawan kecurangan seperti bancakan suara. Disinilah kita pertanyakan keseriusan pemerintah demi berlangsungnya demokrasi,” ucapnya.

Hal yang pernah terjadi seharusnya bisa membuat pelajaran untuk bisa memperbaiki bangsa ke depan, pendukungan saksi perlu karna akan membuat pesta demokrasi menjadi lebih baik karna bisa mengawal pemilihan umum dan terhindarnya kecurangan-kecurangan.