Dana saksi yang seharusnya
diputuskan oleh Presiden itu harus disegerakan supaya teknis dan proses
pendistribusiannya tidak carut marut melihat
padatnya waktu yang dikendalikan nanti.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai
Hanura, Saleh Husin mengatakan sebenarnya Hanura tak mempersoalkan keberadaan
dana saksi parpol yang dibiayai negara. Menurut dia, ada atau tidak dana saksi
parpol tersebut pihaknya sudah mempersiapkan infrastruktur hingga di tingkat
daerah.
“Mau ada dan tidak terserah
pemerintah yang penting ketegasan yes or no. Jangan justru pemerintah yang buat
polemik,” ucapnya seusai diskusi di Gedung KPU, Jakarta Pusat(18/2)
Menurut dia, ketegasan pemerintah
dalam hal ini Presiden tentunya perlu dilakukan untuk bisa membuat Pemilu 2014
lebih baik dibandingkan 2009 lalu. Sebab, pada Pemilu 2009 lalu dengan tidak
adanya pengawasan di tempat pemungutan suara membuat suara rawan menjadi
bancakan parpol.
“Tentunya kami dukung terutama pelaksana
saksi di TPS di setiap daerah terpencil. Kalau berdasarkan pengalaman
sudah-sudah parpol berjuang melawan kecurangan seperti bancakan suara.
Disinilah kita pertanyakan keseriusan pemerintah demi berlangsungnya
demokrasi,” ucapnya.
Hal yang pernah terjadi seharusnya
bisa membuat pelajaran untuk bisa memperbaiki bangsa ke depan, pendukungan
saksi perlu karna akan membuat pesta demokrasi menjadi lebih baik karna bisa
mengawal pemilihan umum dan terhindarnya kecurangan-kecurangan.