Hanura: Pemilu 2014 Perlu Ada Saksi Negara

Ketua Fraksi Hanura DPR Syarifudin Sudding
SHnews, Senin (3/3/14) ~ Ketua Fraksi Hanura DPR Syarifudin Sudding menyarankan, agar dapat mengeliminir terjadinya kecurangan pada Pemilu 2014, maka Saksi Negara perlu untuk dibentuk. "Saksi negara ini penempatan dan kendalinya tetap berada dibawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lokasi penempatan terutama di daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan, Lembaga Pemsyarakatan, serta TPS di luar negeri," jelas Suding di Jakarta (2/3/14).

Untuk mempertegasnya lagi Suding mengatakan, keberadaan saksi negara sangat begitu penting, mengingat sampai saat ini ketidak- beresan dalam Pemilu masih ada. Salah satunya ialah soal ketidak- beresan daftar pemilih tetap. "Ketika KPU menetapkan DPT dari jumlah pemilih 186 juta, akan tetapi dari data pemilih ditetapkan KPU ada 10,4 juta diduga fiktif. Inilah sumber konflik dan kecurangan itu," papar Sarifudin.

Alat peraga kampanye juga dianggap menjadi sumber terjadinya kecurangan dan biang konflik di Pemilu. Menurut Sudding, KPU tidak memperlihatkan keseriusan dalam membuat aturan. Salah satu contohnya, ada di beberapa tempat penggunaan alat peraga kampanye menggunakan fasilitas umum dilarang, tapi disisi lain ada daerah yang memperbolehkannya.
"Itu memunculkan bahwa pihak KPU tidak melaksanakan aturan secara konsisten, ini bisa saja menimbulkan gesekan, ada dibeberapa daerah muncul konflik seperti ini," ungkap Syarifudin Sudding.

Pentingnya dibentuk saksi negara Syarifudin Sudding menjelaskan, disaat negara menggelar Pemilu, seluruh rakyat menanamkan harapan penuh kepada negara agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan jujur,  adil dan tidak terjadi konflik yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan saksi independen yang terlepas dari kepentingan parpol untuk mengawasi jalannya Pemilu.

Syarifudin Sudding melanjutkan, bahwa keberadaan saksi negara harus dibiayai penuh oleh negara. Secara struktur keberadaan saksi negara ini ada dibawah Bawaslu. Sehingga, saksi negara tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh PPS di TPS.

Disamping itu, Syarifudin Sudding mengingatkan lagi, bahwa tidak semua partai politik peserta Pemilu mampu menempatkan saksi-saksinya disemua TPS. Terutama saksi untuk di Lembaga Pemasyarakatan, daerah terpencil, daerah perbatasan, serta TPS di luar negeri. "Ketika melihat daerah-daerah yang sulit dijangkau, parpol bisa jadi akan mengkalkulasi lebih jauh untuk menempatkan saksi mereka di TPS tersebut," pungkas Sudding mengingatkan.

Syarifudin Sudding beranggapan bahwa, Ketiadaan saksi di daerah-daerah terpencil, perbatasan, Lembaga Pemasyarakatan, serta di luar negeri,  adalah tanggung jawab penuh dari negara. Karena negara merupakan pengemban amanat konstitusi untuk melaksanakan pemilu yang sebaik-baiknya. ~ Jhon Kolay ~

Foto by itoday