 |
| Gamawan Fauzi,Mendagri (antara.com) |
Jakarta, Shnews (08/03/2014). Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) mengakui pencetakan KTP elektronik (e-KTP) gagal mencapai target.
Sehingga, Kemendagri harus mengembalikan sisa anggaran.
"Yang tercetak hingga saat
ini baru 145 juta. Artinya 27 juta lagi belum masuk ke tahap pencetakan,"
kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa (7/1).
Awalnya, anggaran proyek e-KTP
mencapai Rp5,8 triliun untuk sekitar 172 juta e-KTP.
Ia menjelaskan, sebenarnya
pemerintah sudah menyiapkan dana untuk pencetakan tersebut. "Namun hingga
akhir 2013 jumlahnya tidak mencapai target. Karena itu kami batalkan pembelian
alat untuk tahun ini. Uang dikembalikan dan kami hitung lagi berapa besarnya,"
ujarnya.
Kemendagri menargetkan bisa
mencetak 172 juta penduduk yang sudah melakukan perekaman hingga akhir 2012
lalu. Namun akibat masih banyaknya data penduduk yang terekam secara daring,
pihaknya tidak mau mencetak fisik e-KTP. Sebabkan pencetakan baru bisa dilakukan
apabila datanya sudah terekam daring dan tunggal.
Karena sudah lewat masa
pencetakan dan penganggaran, pihaknya akan menyerahkan pelaksanaan pencetakan
e-KTP sebanyak 27 juta penduduk itu kepada daerah. "Jadi nanti daerah yang
mencetak, namun pembiayaan tetap dari APBN sesuai amanat UU Nomor 24 tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan," ujarnya.
Gamawan menyebutkan, sekarang pemerintah
menunda pencetakan kartu e-KTP sampai setelah pemilu nanti, dan pemerintah baru kembali mengeluarkan dana
untuk program e-KTP (terutama untuk 27 juta penduduk yang belum dapat fisik
e-KTP) setelah APBN-P 2014 disahkan. "Jadi minimal setelah April
pencetakan baru bisa dilakukan," ujarnya.
Gamawan juga menyebutkan, untuk
Pemilu 2014, pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) masih
bisa menggunakan KTP lama untuk menuju tempat pemungutan suara (TPS).
"Sehingga seluruh warga masih tetap bisa memilih," pungkasnya. (MTVN/Sh)