Pentingnya PELATIHAN LEGAL DRAFTING Bagi Aparatur Pemerintahan dan Anggota Legislatif



Legal Drafting secara bahasa bisa diartikan sebagai penyusunan atau perancangan peraturan perundang-undangan. Namun secara pendekatan hukum, legal drafting  bermakna kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Seperti contoh, hakim menghasilkan putusan pengadilan, pemerintah menghasilkan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah menghasilkan peraturan daerah, pimpinan swasta menghasilkan kontrak kerja bersama karyawannya, dan lain-lain. Tentu, legal drafting pada tulisan ini hanya membahas tentang kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan saja.

Harus kita maklumi bahwa aparatur pemerintahan-terlebih yang duduk pada jabatan politis-dan anggota legislatif memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda dan tidak semua berasal dari ranah ilmu hukum. Sementara tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka adalah sama, yakni membuat peraturan sebagai alat perlengkapan berdirinya sebuah Negara atau pemerintahan sehingga tata aturan kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayahnya menjadi teratur dengan baik dan rapi.

Mengingat hal itu, akan sangat tidak berkualitas sebuah pemerintahan jika aparatur pemerintahan dan anggota legislatif-terlebih bagi yang berlatar belakang pendidikan non-hukum-tidak dibekali ilmu pengetahuan tentang tata cara menyusun dan merancang sebuah peraturan. Akibatnya, tentu aturan yang dibuat oleh mereka tidak sesuai harapan standar pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan.
Perlu diingatkan kembali bahwa bahasa, kalimat, susunan lay out serta pernak-pernik tulisan pada sebuah peraturan perundang-undangan jauh berbeda dengan tulisan pada umumnya. Perundang-undangan memiliki ilmu tersendiri seperti yang penulis kutip dari Tiar Ramon, SH., MH, yang meliputi :
1.       Proses perundang-undangan (gezetsgebungsverfahren) : meliputi beberapa tahapan dalam pembentukan perundang-undangan seperti tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi.
2.       Metode perundang-undangan (gezetsgebungsmethode) : ilmu tentang pembentukan norma hukum yang teratur untuk dapat mencapai sasarannya. Pengacuannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan perumusan unsur dan struktur suatu ketentuan dalam norma seperti objek norma, subjek norma, operator norma dan kondisi norma.
3.       Teknik perundang-undangan (gezetsgebungstechnic) : Teknik perundang-undangan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan teks suatu perundang-undangan meliputi bentuk luar, bentuk dalam, dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian sangatlah penting bagi aparatur pemerintahan dan anggota legislatif untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang legal drafting ini melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, baik secara mandiri (instansi pemerintah secara internal) maupun yang diselenggarakan oleh pihak swasta sebagai pihak ketiga, agar produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

Jurnalis SHnews : Yulizar M. Iqbal (Alumnus Fakultas Hukum dan Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).