PROBLEMATIK DI BALIK E-KTP

e-KTP
Apa yang terlintas dalam benak anda bila mendengar kata e-KTP? Pasti   jawaban anda pertama kali adalah sistem pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara elektrik dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.. Fungsi dan kegunaan e-KTP  selain sebagai identitas jati diri tunggal yang berlaku secara Nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, Kartu yang di luncurkan oleh Kementrian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 ini selain bertujuan memudahkan pemerintah dalam mendata juga meringankan penduduk dengan adanya pembuatan e-KTP yang berlaku seumur hidup.maka penduduk tak perlu bersusah payah lagi dalam mengurus surat izin tinggal karena pembuatan e-KTP itu cukup sekali.  Kementrian dalam Negeri dan PemProv sendiri juga menyatakan bahwa pembuatan KTP,KK dan Akta Kelahiran gratis tanpa di pungut biaya apapun!
Sayangnya hal ini tak sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan, masalah timbul pada orang-orang yang ingin pindah domisili. Mereka yang sebelumnya tinggal di luar DKI Jakarta atau masyarakat yang bekerja di luar daerah, sementara mereka tadinya adalah penduduk asli DKI Jakarta, mengalami kesulitan yang cukup signifikan serta kerugian yang tidak cukup sedikit.  Seperti yang di paparkan oleh Bu Majid beliau adalah salah satu Kader PKK di wilayah RW.03 kel.Warakas “Salah satu warga saya memohon bantuan kepada saya untuk membuatkan KTP di Jakarta, saya lalu menghubungi RT setempat, namun tak disangka RT tersebut menyebutkan sebuah bilangan yang cukup fantastis hanya untuk sebuah kartu jati diri, bayangkan untuk mendapatkan alamat DKI Jakarta saja warga tersebut harus mengeluarkan dana sebesar Rp.700.000, padahal ini cuma masalah pindah alamat saja!” Dana yang dipungut tersebut dikatakan sebagai  pajak retribusi pembuatan e-KTP Jakarta dengan alih-alih untuk mengurus surat-surat dan embel-embel lainnya.

Pemungutan biaya yang cukup besar untuk warga, seharusnya tidak boleh terjadi, sementara KPK sebagai badan Pemberantasan Korupsi sendiri  juga sudah banyak menyiduk oknum-oknum aparat maupun pejabat yang nyeleweng dari jabatannya. Sayangnya oknum-oknum aparat skala kecil masih bebas berkeliaran,sementara warga-warga yang mengalami kerugian tak ada yang mau melapor kecurangan ini, sejatinya PemProv DKI bekerja sama dengan KPK segera menindaklanjuti dan melakukan investigasi secara mendalam ke setiap instansi pemerintah yang terkait sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat. Semboyan yang di keluarkan oleh PemProv DKI untuk tidak memberikan uang jasa sepeserpun sejatinya benar-benar di jalankan, dan bukan hanya sekedar wacana hiasan yang tidak bisa di realisasikan.(mz)