RSIA Assalam Bogor: Menolak Melayani Pasien Pemegang Kartu BPJS



Media Sosialisasi Perubahan nama PT. Askes menjadi BPJS

Bogor, SHnews –Digulirkannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [BPJS] pengganti Asuransi Kesehatan [ASKES] dengan premi  bertingkat tergantung klasifikasi pelayanan yang diinginkan oleh pemegang polis, ternyata tidak menjamin akan mendapatkan layanan seperti yang dijanjikan oleh pihak BPJS. Alih-alih pelayanan Kartu BPJS banyak ditolak oleh Rumah Sakit. dan naifnya kondisi tersebut menimpa salah satu penyusun Darft RUU BPJS, Rohani Budi Prihatin. Rohani yang sehari-harinya bekerja di Kesekertariatan DPR RI, tentu memiliki kartu jaminan perawatan tersebut. 

Kemaren sore, karena kesal bukan tidak bisa bayar, tapi ketidakpatuhan Rumah Sakit yang bersangkutan  mengkaver biaya pengobatan  istrinya yang kebetulan sedang di rawat di RSIA Assalam, Bogor, Jawa Barat.  RSIA Assalam menolak pasien yang menggunakan kartu BPJS. akhirnya Rohadi menumpahkan kekesalannya melalui update status akun facebook dengan nama Rohani Budi Prihatin sebagai berikut; 

“Saya baru saja diperlakukan sangat diskrimatif oleh sebuah rumah sakit di Cibinong Bogor. Sebagai PNS yang diwajibkan memiliki Askes (sekarang BPJS Kesehatan), saya pengen gunakan hak saya tersebut ketika istri saya dirawat inap kemarin sore. Tapi apa lacur? Mereka memasukkan istri saya, tetap sebagai pasien umum (bayar sendiri semua) dan ketika saya ingin gunakan mekanisme cost sharing (askes bayar yang jadi kewajibannya dan saya akan bayar selisihnya). Karena istri saya di tempatkan di ruang kelas utama, mereka turunkan kualitas pelayanannya seperti sekedar segelas teh manis pun mereka tidak mau layani. Oh...beginilah...nasibnya rakyat kelas coro seperti saya ini” Tulis Rohani.

Atas kondisi yang menimpanya tersebut, rohani pun tidak tinggal diam. Rohani berencana akan mengadukan kondisi yang dialaminya kepada pihak-pihak terkait.

“Insyaallah saya akan bikin surat pengaduan resmi yang akan saya termbuskan ke Dr. Fahmi Idris sebagai Kepala BPJS, Bu Nafsiah sebagai Menkes, dan Dr. Camilia sebagai Kadinkes Kab. Bogor serta YLKI....mari kita ributkan rumah sakit yang seenak wudelnya sendiri” terang Rohani.

Kenaasan yang dialami Rohani adalah puncak dari ribuan orang yang di luar sana yang bernasib sama, Rumah Sakit enggan mengkaver biaya pemegang Kartu BPJS. Pertanyaanya sekarang adalah; Jika Penyusun Draft RUU BPJS dan pemegang kartu BPJS tidak terlayani oleh Rumah Sakit, bagaimana Rumah sakit memperlakukan pegawai rendahan dan rakyat jelata yang rajin tiap bulan membayarkan premi BPJS?.  Pemegang Kartu BPJS tentu mengharapkan ketika keluarganya mendapatkan musibah seperti misalnya operasi berat, seluruh biaya bisa ditanggung oleh pemerintah hanya dengan menunjukkan kepemilikan Kartu BPJS. Pemerintah harus mempertegas dan menindak rumah Sakit yang mbalelo seperti ini, supaya tidak ada lagi Rohani-Rohani lain yang terdholimi. AbuAR.