Usulan Dana Saksi yang masih misterius



Jakarta, Shnews (05/02/2014). Rencana pemerintah yang akan mengucurkan dana saksi parpol Rp700 miliar rupanya masih misterius dan belum diketahui siapa yang pertama kali mengusulkan dana saksi senilai tersebut.

bahkan mendagri pun lupa tentang siapa yang mengusulkan dana saksi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR. 

"Waktu dibahas itu muncullah ide (dana saksi parpol) itu karena ada yang menyampaikan ke pemerintah, diangkatlah persoalan itu," ujar Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis.(30/1/2014)



saat ditanya Gamawan kembali mengaku lupa soal siapa yang menyampaikan usulan itu ke pemerintah. "Saya tidak ingat itu, kan rame waktu itu," katanya.

Jadi usulan itu bukan dari pemerintah awalnya?
"Awalnya tidak dari pemerintah, mungkin dari satu dua partai. Kemudian diangkat ini, biasa aja kok," tutupnya

Sementara itu, Wakil ketua komisi II Arif Wibowo mengaku tak tahu asal mula bagaimana kesepakatan itu diambil.

"Saya saja terkejut, kaget dan hampir pingsan terkait dana saksi itu. Saya baru datang kemarin siang, lalu ngasih ceramah di DPP Partai. Saya nggak ngerti (rapat di komisi II)," kata Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (30/1/2014).

Arif mengatakan tidak tahu menahu soal rapat pengambilan keputusan mengenai dana saksi dibiayai parpol Rp 700 miliar antara pemerintah, KPU dan Bawaslu. "(Kalau) pembicaraan yang dimaksud adalah pembicaraan resmi, saya tentu terlibat," ucapnya.

"Selama ini saya memang tidak terlibat untuk urusan itu, dan sudah benar sikap yang diambil DPP (PDIP) itu mengenai penolakan terhadap dana untuk saksi parpol," imbuh politisi PDIP itu.

Arif mengatakan, dana saksi dibiayai negara tidak tepat karena prinsip saksi dari parpol adalah sukarela atau voluntarisme. Kaitannya saksi itu adalah simpatisan, pendukung dan kader partai.

"Saksi itu tanggung jawab partai masing-masing sehingga tidak lagi menjadi beban negara, karena saksi itu partisan," tegasnya.

"Dalam demokrasi yang matang ya tidak perlu saksi itu dibayar, karena dia berfungsi menjalankan tugas sebagai saksi itu untuk menjaga suara rakyat tetap berdaulat, agar tidak dimanipulasi, dihilangkan," imbuhnya.