Wiranto : Obat Korupsi adalah dengan Hati Nurani



Ketua Umum Hanura, Wiranto (Dok.hanura.com)

Jakarta, Shnews (6/3/2014). Penyakit paling parah di Indonesia adalah penyakit korupsi, yakni sakit ingin mencuri uang negara yang berasal dari rakyat. Jelas penyakit ini sudah mengjangkit para pejabat kita, tampa dibiarkan kita harus membasmi total virus korupsi ini.

Ketua Umum partai Hanura, Wiranto sangat jengkel dengan istilah satu ini, dan dirinya siap memberantas korupsi.

“Saya jadi tidak mengerti ada pejabat dengan seenaknya mengambil duit rakyat tanpa merasa berdosa, maka akan kita perangi hal seperti itu," kata Wiranto dalam acara pertemuan Ketua Umum DPP Partai Hanura dengan tokoh masyarakat Kabupaten Temanggung di aula Kantor Desa Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2014).

Ia menyebutkan sekitar 30 persen uang negara ditilep oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari 34 gubernur di Indonesia, yang melakukan korupsi sebanyak 18 orang, dan dari 494 bupati, yang korupsi 138 orang.

"Penyakit ini yang harus diberantas, mari kita obati bersama-sama. Obatnya tidak ada lain dengan menggunakan hati nurani, ini obat yang paling mujarab. Hati nurani untuk mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan jabatan," katanya.

Ia mengatakan, kalau nanti semua pejabat menggunakan hati nurani dalam memimpin maka uang rakyat akan utuh untuk membangun negara.

Wiranto juga mengungkapkan bahwa Pemilu 2014 merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan karenanya bukan sekadar pesta demokrasi.

"Di situlah (pemilu) nasib rakyat Indonesia ditentukan, karena rakyat akan memilih pemimpin negeri ini. Jangan kecewa kalau nanti salah pilih," katanya

Siapa pun yang memimpin pemerintahan kata dia, kewajibannya adalah melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan masyarakatnya.

Bangsa Indonesia kalau tidak cerdas dalam kehidupan globalisasi, tidak cerdas dalam persaingan dengan negara lain maka akan menjadi budak negara lain.

"Saya baru saja pulang dari Hong Kong dua hari lalu. Saya bertemu dengan 255 ribu warga negara Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga di negara tersebut. Artinya kita kalah cerdas dengan bangsa lain, karena kita menjadi budak negara lain, meskipun mereka itu pahlawan devisa," jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, katanya, berarti setelah 68 tahun bangsa Indonesia merdeka belum sepenuhnya dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

"Tugas kita adalah memilih para pemimpin, baik legislatif mmaupun eksekutif yang betul-betul dapat melakukan tiga hal tadi, yakni melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyat."(Sh/Sy)