Launching LBH BN (Lembaga Bantuan Hukum Buruh Nasional)


Jakarta, beritash.com. Lembaga Bantuan Hukum Buruh Nasional didirikan pada tanggal 17 Desember 2015. 

Pendiri LBH-BN ini di lakukan seiring dengan kondisi buruh secara umum dalam tekanan,rendahnya kesadaran hukum yang di miliki oleh pengusaha untuk memenuhi hak-hak buruh,ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum berbagai pihak. Padahal pemahaman dan pengetahuan hukum sangat di perlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi semacam ini memiliki potensi yang sangat timbulnya ketidakadilan,ketertindasan atau korban atas suatu rekayasa sosial yang bertanggung jawab. Karna itu para Pinpinan Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia Konfederasi Serikat Nasional (FSPBI-KSN) memandang sangat penting mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Buruh Nusantara di sinkat LBH-BN hadir untuk mengisi kekosongan lembaga bantuan hukum di sektor perburuhan di indonesia. 

MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA

Pendiri LBH BN memiliki maksud dan tujuan mulia, diantarany :
*  Memberikan bantuan hukum kepada buruh tanpa membedakan agama,keturunan,suku,keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial dan budaya
*  Pada umumnya berperan serta aktip dalam penegakan hukum, proses pembentukan hukum, dan pembaharuan hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) dan Deklarasi Umum Hak-hak asasi manusia (Universal Deklaration Of Human Right) dan
*  Melindungi,mempertahankan, dan memperjuankan hak-hak hukum buruh pada khususnya.
ASAS DAN PRINSIP MENJALANKAN LEMBAGA
Dalam menjalankan lembaga ini,maka LBH-BN ini berasaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    Mukhtar Guntur Kilat-
    (Presiden FSPBI)
    Bambang Suryantoro-
    (Wafres FSPBI-KSN dan
    bertindak sebagai
    Penanggung Jawab LBH-BN) 
    Asri Katelya (Waka Bid.
    Hukum& Advokasi, Direktur-
    LBH-BN)