Jaringan Muda Indonesia Kecam Perkara Novel Baswedan, BW dan AS

JMI saat acara diskusi di salah satu RM di Matraman
Jakarta, beritash.com - Pada hari Kamis, 18 Februari 2016 di sebuah  RM di daerah Matraman, Jakata Pusat  Jaringan Muda Indonesian yang bekantor di Jalan Pulomas Raya, Jakarta Timur dan jajarannya mengulas Perkara Bambang Widjanto (BW). Abraham Somad (AS) da Novel Baswedan akan dibekukan atau deponeering patut ditentang. Kalau hal ini dilakukan merupakan pelecehan penegakan hukum di Indonesia.

BW di tetapkan tersangka karena sebagai pengacara diduga mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah dalam sidang perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. BW ditangkap di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Setelah menjalani tahapan penyelidikan hingga penyelidikan hingga penyidikan kasus BW sudah dinyatakan dinyatakan selesai oleh penyidik Kejaksanaan.

AS dipersangkakan dalam kasus pemalsuan dokumen (berupa kartu keluarga) dan masuk ranah tindak pidana umum serta berkas AS sudah dinyatakan sudah dinyatakan P21 oleh tim jaksa peneliti pada Kejati Sulsel. Sedangkan Novel Baswedan ditangkap terkait kasus burung walet  pada tahun 2004. Saat ini Novel sebagai Kasatreskim Polda Bengkulu.

Deponeering atau mengesampingkan perkara tidak diatur secara jelas dalam KUHAP maupun undang- undang, hanya diatur dalam ; Pasal 35 huruf c, Undang- Undang  no 16 tahun 2004, KUHAP Pasal 46  ( 1) huruf c, Penjelasan Pasal 77 KUHAP. Deponering ini terhadi atas dasar asad Oppurnitas yang dianut di Indonesia dan merupakan hak Jaksa Agung.

Jika Presiden RI (Jokowi) dan Jaksa Agung melecehkan penegakan hukum dan dapat menimbulkan kegaduhan politik yang bisa berdampampak buruh pada perlembangan ekonomi sehingga Institusi akan oleh masyarakat.

"Dalan UUD  pasal ( 1) ayat (3) menyataka negara ini adalah negara hukum dan persamaan hukum yang setara kepada seluruh warga negara. Jadi pemerintah atau siapapun pun tidak berhak berhak untuk mengintervensi jalannya proses hukum".(Agung Sulastio)