Statement Reklamasi Pantura (15/04/2016)

Jakarta, 15 April 2016- 1.  Sebelum ada UU 27/2007 tentang pesisir, tidak pengaturan reklamasi secara nasional.

2.   Keputusan reklamasi Pantai utara jakarta (Pantura) di lakukan pada tahun 1995, sebelum ada peraturan reklamasi nasional. Kewenangan Gubernur DKI jakarta mengeluarkan izin reklamasi adalah Keppres 52/1995. Keppres ini juga mengatur mengenai tata ruang pantura.

3.   Tahun 2008, keluar Perpres 54/2008 tentang tata ruang jabodetabekpunjur yang membatalkan tata ruang di Keppres 52/1995. Namun, kewenangan izin reklamasi pantura tetap di gubernur DKI.

4.    Tahun 2012, keluar pepres 122/2012 turunan undang- undang Pesisir 2007 mengatur bahwa kewenangan izin reklamasi untuk Kawasan Strategis nasional tertentu adalah dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

5.     Peraturan Menteri KP yang mengatur reklamasi turunan dari perpres 122/2012 mengatur bahwa izin lokasi reklamasi dengan luas>25 HA dan izin pelaksanaan Reklamasi untuk luas >500 HA membutuhkan rekomendasi dari Menteri KP.

6.    KKP memandang bahwa izin pelaksanaan reklamasi Pantura kewenangan tetap di Gubernur DKI.

7.    Kesimpulan Raker KKP dengan komisi 1V DPR tanggal 13 April 2016, proses reklamasi pantura di hentikan sementara sampai memenuhi ketentuan yang di amanatkan dalam perturan perundang-undangan.

8.    Saat ini Kementrian Linkungan Hidup

Dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Kepmen 301/2016 untuk melakukan kajian dan pengawasan pada reklamasi pantura

CATATAN:

Luas reklamasi pulau di pantura bervariasi mulai 63 HA-481 Ha dengan total seluruh pulau mencapai 5.100 Ha. Izin tiap pulau saat ini di keluarkan terpisah.