Seminar Nasional Tema: "Arah Revisi dalam Memperkuat Perekonomian Nasional"

Jakarta, 23,8,2016- Arah Revisi UU BUMN Dalam Memperkokoh Perekonomian
Nasional.
Pemerintah mempunyai peran strategi dalam menggerakkan
Perekonomian nasional tidak hanya sebatas regulator
Kebijakan pemerintah sejatinya
Dapat dikatakan sebagai pelaku kegiatan ekonomi.

Sebagai pelaku,pemerintah ber
Arti juga melakukan kegiatan konsumsi,produksi dan distribusi.Makna filosofilnya adalah bagaimana pemerintah
Mempunyai ruang untuk meme
Nuhi hajatan hidup masyarakat
Sebagai implemetasi kewajiban
Negara terhadap kesejahteraan.

Bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indoneisia adalah memajukan
Kesejahteraan Umum.

Lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 33 ayat
(2)menyebutkan bahwa cabang
Cabang produksi yang penting
Bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Ayat(3)menyebut
Kan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pembukaan dan ketentuan pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan legitimasi dari keberadaan berbagai perusahaan dimiliki negara yang kemudian dikenal dengan
Sebutan Badan Usaha Milik Negara(BUMN).

Saat ini,kita mempunyai UU No
19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai pijakan yuridis formal
Nya.Namun dalam beberapa hal,UU tersebut dirasa belum sepenuhnya cukup untuk menaungi tentang eksistensi dan pengelolaan BUMN sebagai bentuk penterjemahan
Amanat konstitusi baik aspek
)Filosofi,yuridis dan sosiologis.
Perkembangan dan dinamika
Ternyata juga tidak sepenuhnya mampu dijawab
Oleh UU tersebut sehingga di
Butuhkan penyempurnaan.
Misalnya,dalam UU tersebut

Tidak pemisahan dan kriteria secara tegas tentang BUMN yang bertujuan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.atau
BUMN yang bertujuan mengejar keuntungan.

Kemudian belum jelasnya ketentuan mengenai definisi BUMN apakah dia itu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat ataukah

Perseroan terbatas yang modal
Nya terbagi dalam saham yang
Seluruhnya atau paling sedikit
51% sahamnya dimiliki oleh
Negara.Lalu masalah kekayaan
Negara yang dipisahkan,privatisasi BUMN
Dan juga pemeriksaan ekternal
Keuangan BUMN.Dimana di hadiri oleh para narasumber yaitu,

Bapak Achsanul Qosasi(anggota VII BPK RI),Bapak Firmanzah(rektor Univ Paramadina),Bapak Aria Bima(anggota komisi VI DPR RI),bapak Hamra(deputi bidang Ifrastriktur Bisnis Meneg BUMN) Bapak Refly Harun(Komisaris PT. Jasa).(emy)