HUD Institute: Bentuk Bank Tanah Untuk Perumahan Rakyat Skala Besar

Beritash.com- HUD Institute menuntut adanya lembaga publik yang mampu memiliki dan mengelola persediaan tanah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan rakyat

Jakarta 1september 2016- Tak bisa di pungkiri adanya kebutuhan perumahan dalam jumlah yang besar untuk mengatasi backlog rumah yang selama ini terjadi, telah menimbulkan kebutuhan tanah yang juga berskala besar. Kebutuhan tanah dalam jumlah yang besar untuk pembangunan perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu secara secara ekonomi, menuntut adanya lembaga publik yang mampu memiliki dan mengelola persediaan tanah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan rakyat tersebut.

Lembaga di maksud dalam istilah umum di sebut sebagai bank tanah (land bank) yang sebetulnya sudah lama di inginkan dan di rencanakan untuk didirikan. Hal tersebut di kemukakan oleh Zulfi Syarif Koto, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan perkotaan Indonesia (The HUD Institude), kepada sejumlah wartawan, di sela-sela kegiatan diskusi bersama para pemangku kepentingan, di hotel Ambhara.
Hal tersebut lanjut Zulfi meruzuk pada Pasal 14 ayat (1) UUPA, terdapat perintah membuat rencana umum persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, yakni: (1) untuk keperluan negara (2) untuk keperluan peribatan (3) untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, kesejahteraan dan lain- lain (4) untuk keperluan perkembangkan produksi pertanian,peternakan, dan perikanan dan sejalan itu, (5) untuk keperluan perkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
"Mengapa wajib penyediaan tanah untuk perumahan rakyat? Itu amanat pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Juga , Pasal 40 UU Nomor 39/1999 menegaskan hak bertempat tinggal sebagai HAM, " tambahnya.
Lebih tegas lagi, Pasal 54 ayat (2)UU PKP mewajibkan pemwrintah dan/atau pemda memberi bantuan dan kemudahan. Hal itu di lengkapi dengan ayat(3) yang menerakan secara limitatif kemudahan atau bantuan bagi MBR, termasuk : (f) penyediaan tanah. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyediaan tanah untuk PKP dia atur dalam Bab IX Penyediaan Tanah (Ps 105 dan Ps117).
Dalam sambutan pengantar ,Muhammad Jhoni, Sekretaris HUD Institute menjelaskan bahwa kegiatan Seminar Dan Lokakarya hari ini Mengambil Tema: Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Perumahan, penyediaan Tanah dan Tata Kelola Dalam Pembangunan Kawasanpkn/pkw Dan Kota Baru (Study Kasus: Kota Baru Maja) merupakan serial diskusi ketiga yang di perakasai oleh HUD Institude.(andiemy)