Melalui Kebijakan Cukai 2017, Pemerintah Tingkatkan Kepedulian Akan Kesehatan, Kesempatan Kerja, Dan Pembangunan Nasional

Beritash,jakarta 30,10,2016- Setelah menjadi perbincangan publik di bulan terakhir, kenaikan tarif cukai tembakau akhirnya terlaksana. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan besarnya tarif cukai untuk tahun 2017 di Kantor Pusat Bea Cukai.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyadari bahwa rokok merugikan kesehatan masyarakat sehingga harus di batasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pengenaan cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain dari rokok, yaitu tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau, dan penerimaan negara. Oleh karena itu, menurutnya seluruh aspek tersebut perlu di pertimbangkan secara komprehensif dan berimbang dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga dan cukai rokok.
Untuk kepentingan kesehatan, Kementrian Keuangan melalui BeaCukai dalam 10 tahun terakhir telah mengurangi jumlah pabrik rokok dari 4.669 pabrik menjadi  754 pabrik di tahun 2016. Tak hanya itu l, pertumbuhan produksi Hasil Tembakau pun telah di kendalikan, sehingga selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif yaitu sebesar 0,28%, dimana pada saat yang bersamaan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,4%, ujar Sri Mulyani. Hal ini membuktikan bahwa secara Riil pemerintah dapat menekan konsumsi rokok secara cukup signipikan. Hal tersebut sejalan dengan studi oleh Djutaharta pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa ada korelasi antara kenaikan cukai dengan penurunan konsumsi rokok.
Dari aspek ketenaga kerjaan, kebijakan cukai juga berdampak pada keberlansungan lapangan pekerjaan sektor formal sebesar 401.989 orang, dimana tiga perempatnya atau 291.824 orang terlibat di produksi Sigarete Kretek Tangan yang merupakan industri padat karya. Jika di tambah dengan sektor informal, maka kebijakan ini dampak pada kehidupan 2.3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu buruh tembakau, dan 1 juta pedagang  eceran. Berdasarkan data di atas, dapat di simpulkan bahwa kebijakan cukai memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan lebih dari 5,8 juta masyarakat Indonesia. Data ini juga dukung oleh studi LPEM UI tahun 2013 bahwa kebijakan cukai berpengaruh langsung terhadap lebih dari 6 juta orang.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementrian Keuangan c.q. BeaCukai berkomitmen untuk mengamankan kebijakan cukai secara maksimal, dengan cara melakukan penindakan rokok ilegal. "Hingga 29 September 2016 saja, Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 1.593 kasus hasil tembakau ilegal. Angka ini meningkat 1.29 kali di banding penindakan di sepanjang tahun 2015 (1232 kasus) dan 1,76 kali di banding penindakan di sepanjang tahun 2014 (901 kasus). Dari Januari 2016 hingga saat ini, Bea Cukai berhasil mengamankan 176.22 juta batang rokok senilai Rp135,55 Miliar , dimana jumlah pelanggaran terbanyak berasal dari jenis rokok yang di produksi dengan mesin ujarnya. Ia juga mengaitkan data tersebut dengan Studi tim PSEKP UGM tahun 2015 yang menyebutkan bahwa peningkatan pengawasan berpengaruh positif terhadap efektifitas kebijakan cukai.
Berbicara soal penerimaan negara, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kontribusi cukai terhadap APBN hingga kini berada pada kisaran 10-12%. Untuk tahun 2014 kontribusi cukai terhadap APBN adalah sebesar 12,29%, tahun 2015 sebesar 11,68%, tahun 2016 srbesar 11,72%. Walau berkontribusi cukup besar ,namun angka dan perananya menunjukkan penurunan yang berarti.(emy)