Evaluasi Kinerja Koarmabar, Prioritas Kedepan Lebih Meningkatkan Penegakkan Kedaulatan dan Hukum

Beritash-Jakarta 31 Oktober 2016,-- Selama dua bulan berjalan personel jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) tidak ada yang melakukan pelanggaran serta tidak terjadi kecelakaan Alutsista seperti kecelakaan KRI, hal tersebut harus tetap dipertahankan dan prioritas Koarmabar kedepan harus lebih meningkatkan penegakkan kedaulatan dan hukum di laut.

 Demikian dikatakan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., saat melakukan evaluasi kinerja jajaran Koarmabar dalam tatap muka dengan seluruh perwira jajaran Koarmabar di Gedung O.B Syaaf Mako Koarmabar, Jalan Gunung Sahari Raya No.67 Jakarta Pusat, Senin (31/10).

Lebih lanjut Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., mengatakan, pertemuan ini merupakan evaluasi kinerja pangkalan-pangkalan jajaran Koarmabar yang menunjukkan hasil yang baik dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun selama Pangarmabar menjabat lebih kurang dua bulan serta menunjukkan prestasi dengan dapat menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia kawasan barat melalui unsur-unsur gelar operasi dengan dukungan semua pangkalan dan unsur-unsur  jajaran Koarmabar.

 Berkaitan dengan hal tersebut, Pangarmabar mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Koarmabar sekaligus memberikan instruksi dan penekanan prioritas kedepan kepada  seluruh jajaran Koarmabar mulai dari Gugus Tempur Laut Koarmabar (Guspurlaarmabar), Gugus Keamanan Laut Koarmabar (Guskamlaarmabar), Pangkalan Utama Angakatan Laut (Lantamal) I Belawan, Lantamal II Padang, Lantamal III Jakarta, Lantamal IV Tanjungpinang dan Lantamal XII Pontianak untuk lebih giat serta berupaya lebih keras lagi dalam penegakkan kedaulatan dan hukum di laut serta tidak berkompromi dengan kapal-kapal yang melakukan pencurian ikan dan  penyelundupan serta kegiatan Ilegal lainnya di wilayah kerja Koarmabar sesuai yang sudah di gariskan oleh pemerintah, Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).

 Selanjutnya Pangarmabar juga memberikan penekanan terkait dengan masalah pungutan liar (Pungli) supaya seluruh prajurit Koarmabar menghindari hal tersebut. Apabila ditemukan bukti pelanggaran tersebut, prajurit yang melakukan akan diberikan sanksi tegas berupa pencopotan dari jabatan. Selanjutnya Pangarmabar memerintahkan kepada seluruh prajurit Koarmabar untuk  tetap menjaga netralitas TNI dengan tidak terlibat dalam kegiatan Pilkada secara langsung maupun tidak langsung, baik di pusat maupun di daerah-daerah serta tidak memihak ke salah satu calon kepala daerah dan partai politik.