Masalah Di Pelabuhan Muara Baru Selama DuaTahun Baru Terungkap Berbagai Kasus Di Pelabuhan Perikanan Muara Baru Jakarta Utara

Perlawanan Pengusaha Perikanan di Muara Baru Atas Kebijakan-Kebijakan Menteri Kelautan Perikanan dan Perum Perikanan Indonesia”Industri Perikanan Indonesia Dalam Bahaya”.Akhir-akhir ini Pengusaha Perikanan di Muara Baru terus di Rong-rong perlakuan semena-mena dan tindakan ototiter Dari Perum Perikanan Indonesia(Perum Perindo)dan Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP).Oleh karena itu,kami menyatakan sikap tegas untuk melawan Ketidakadilan yang ingin merampas jerih payah dan investasi Yang telah dilakukan oleh pengusaha lokal di Muara Baru ini Dan menyuarakannya melalui Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru(P3MB)adalah wadah resmi yang mewakili hampir seluruh pengusaha di dalam kawasan pelabuhan Muara Baru dengan jumlah anggota lebih dari 60 perusahaan pengolahan dan para pemilik ribuan kapal Penangkapan ikan yang sebagian sudah tergabung dalam ASTUIN(Asosiasi Tuna Indonesia)dan HNPN(Himpunan Nelayan Purse Nusantara).Kami ini adalah investor dalam negeri yang sudah berpuluhTahun berjuang di Muara Baru dari kondisi rawa-rawa dan Kebanjiran berkepanjangan.Di kawasan ini juga,kami telah
Berinvestasi tidak kurang dari Rp 8 triliun dan memberikan Pekerjaan lebih dari 10.000 tenaga kerja langsung dan 40.000 Tenaga kerja tidak lansung,menafkani kurang lebih dari 200.000 orang anggota keluarga mereka.Pergantian Direksi Perum Perindo dua kali terakhir mengubah
Total kestabilan dan keamanan investasi yang telah di lakukan dengan mengeluarkan surat keputusan Direksi No
KEP.069/PERINDO/DIR.A/IV/2013 dan NO KEP.226/PERINDO/DIR.A/VIII/2016 yang serta merta menaikkan tarif Sewa lahan sampai dengan 560% yaitu dari Rp.236.000.000
Pertahun menjadi Rp.1.558.000.000 pertahun.Menghilangkan hak atas tanah bersetifikat HGB, memperpendek jangka waktu sewa dari 20 tahun menjadi Hanya 5 tahun,hal ini tidak memberi kepastian berusaha karena investasi milyaran yang kami bangun setelah jangka Waktu 5 tahun habis akan menjadi tidak jelas,
Mengakibatkan industri perikanan menjadi tidak bankable.
Perum Perindo juga merubah total perhitungan biaya tambah
Berlabuh kapal di Muara Baru dan menaikkan biaya administrasi 100%.Kebijakan ini sudah pasti langsung mematikan usaha penangkapan ikan yang selama ini dua tahun terakhir sudah babak belur karena aturan yang melarang transshipment,pembatasan ukuran kapal maksimal 150 GT,sulitnya pengurusan ijin kapal,dan pemberlakukan berbagai macam aturan oleh KKP.Berita yang selama ini Dihembuskan oleh KKP bahwa sewa tanah di kawasan Muara Baru sangat murah yaitu Rp.10 juta/tahun itu adalah Tidak benar,karena itu adalah tarif sewa lahan 30 tahun yang lalu.Diluar itu Perum Perindo juga telah mengeluarkan intruksi pengosongan paksa ruang processing dan fasilitas Transit ikan di wilayah dermaga barat dengan memutuskan Kontrak sewa sepihak dan memberikan jangka waktu1 bulan Yang mustahil cukup untuk memindahkan suatu kegiatan
Usaha yang masih aktif berjalan.Dengan unsur pemaksaan
Pihak Perum Perindo juga melakukan praktek oligopoli atas
Penjualan BBM solar melalui penetapan satu harga jual oleh
Seluruh penyalur resmi.Mereka juga mengeluhkan kewajiban
Harus membagikan 25% margin keuntungan penjualan BBM
Solar kepada Perum Perindo.Semua kebijakan dan keputusan ini di tentukan dengan memposisikan stakeholder pengusaha kapal penangkapan ikan,Pemilik pabrik pengolahan,dan investor cold-storage penyimpanan produk perikanan di Muara Baru dalam posisi Terjepit/terpaksa,karena jika tidak mau ikuti maka tempat
Usaha kami akan diambil alih oleh pihak Perum Perindo.
Atas tindakan ini yang semena-mena dan arogan ini,Semua anggota P3MB,ASTUIN dan HNPN sepakat untuk Melakukan aksi protes mogok operasional mulai tanggal
10 Oktober 2016 dengan tidak melakukan kegiatan apapun
Di kawasan ini termasuk memperhentikan semua kegiatan pabrik pengolahan ikan baik ekspor maupun lokal,bongkar
Muat ikan dan menambahkan semua kapal penangkapan
Ikan milik anggotanya.P3MB juga akan secara resmi melakukan gugatan hukum ke PTUN Jakarta Utara.P3MB telah melaporkan tindakan semena-mena ini ke kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Peridustrian dengan harapan dapat diteruskan Kepada yang kami hormati dan banggakan bapak Joko Widodo(Presiden RI)ujar pak Tachmid W.P.Hal ini dilakukan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh KKP maupun Perum Perindo sangat Tidak mendukung dunia usaha dan tidak memberi kepastian Berusaha pada indutri perikanan indonesia.Sudah cukup 2 tahun kami menunggu dan bertahan untuk perubahan yang Lebih baik,namun nyatanya suara kami tidak diperhatikan.(andi emi)