PLN Mengapreslasi Audit BPKP Terkendala Berkapasitas Dan Carikan Solusi Untuk Rakyat

(Beritash.com)-Jakarta, 23 November 2016-Tentang 34 Proyek Terkendala,Kami Carikan Solusi Terbaik untuk Rakyat. PLN mengapreslasi audit BPKP yang menyatakan adanya 34 proyek pembangkit berskala kecll terkendala berkapasitas total 627,8 MW. PLN akan mendukung sepenuhnya blla dIlakukan penelitian lebih mendalam tentang proyek proyek tersebut.

Dari 34 proyek yang terkendala saat lnl terdapat 17 proyek yang telah dilanjutkan dan memliki jalan keluar, 6 proyek teiah diputuskan kontraknya dana diambil alih oleh PLN untuk dllanjutkan penyelesalannya serta 11 proyek yang terminasi dan sudah disiapkan opsi pengganti untuk penyediaan tenaga listrlk baik dengan perluasan jaringan transmisi dan Gardu lnduk maupun dengan pembangkit baru yang teblh cepat pembangunannya sepertl PLTMG maupun PLTD.

Hal lni dilakukan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan akan listrik. Sepertl yang diketahui sebaglan besar proyek-proyek yang terminasi berada didaerah terpencil yang sangat sulit dijangkau.

“Pemenuhan akan listrik untuk masyarakat adalah yang paling penting bagi kami, karena Ru solus‘ tercepat untuk menggantikan proyek-proyek yang terminasi ini juga telah kami pikirkan dengan matang, sepem mlsainya PLTU Bengkalis 2 x 10 MW yang prosesnya masih nol, kini telah digantikan dengan PLTMG bengkaus 20 MW yang rencananya akan masuk sistem kelistrikan pada awal tahun 2018.” Ujar Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN,I Made Suprateka.

Semua proyek yang terkendala ini merupakan proyek’proyek yang berada dalam kontrak antara tahun 2007 hingga 2012 dimana total 11 proyek terminasi ini berkapasitas 147 MW dan tidak ada satupun yang masuk da|am program 35.000 WM.

Dalam penyelesaian proyek mangkrak ini PLN telah meminta pertimbangan dan verifikasi dari BPKP dan audit internal PLN. Selain itu PLN juga melibatkan pihak ketiga ( eksternal). Hal ini untuk menghitung secara komprehensif apa yang harus dilakukan ke depan dengan memperhatikan kebutuhan, nilai keekonomian dan faktor teknis.

‘Disini PLN tidak sendirian dalam memikirkan jalan keluar,ada hasil verifikasi dan audit dari BPKP, sehingga ketika nemutuskan kelanjutan proyek tersebut didapatkan nilai kewajarannya,” tambah I Made.

Penyelesaian 34 proyek terkendala ini juga sangat terbantu dengan adanya Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang percepatan infrastruktur kelistrikan. Dalam Perpres tersebut, PLN diberi ruang untuk segera menyelesaika Masalah kelistrikan, salah satunya dengan tambahan biaya, tentunya disini Presiden melibatkan BPKP agar sesuai nilai kewajaran.