Menghadapi Tahun 2017, Presdir Euro Management Harapakan Tiga Program Untuk Pendidikan di Indonesia

Bimo Sasongko, Presdir dan CEO
Euro Management 
Beritash.com- Jakarta- Presiden Direktur dan CEO Euro Management, Bimo Sasongko menekankan tiga program nasional untuk pendidikan Indonesia. Program tersebut untuk meneguhkan Milestone (langkah besar dan strategi) pemgembangan SDM nasional agar bisa bersaing secara global.

Bimo menjelaskan Postur Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia tergambar dalam data ketenagakerjaan 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dimana jumlah angkatan kerja mencapai 127,67 juta orang.  Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebesar 47,37 % masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57 % dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09 %. Sedangkan lulusan Diploma ke atas (DI, DII, DIII dan Universitas) hanya berjumlah 8,96 %. Komposisi jumlah angkatan kerja diatas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global. Juga sangat rentan menimbulkan masalah sosial yang rumit.

Dengan kondisi postur SDM tersebut, ia perlu menekankan program nasional yang dikelompokkan menjadi tiga segmen. Berikut konsep program nasional untuk pendidikan di Indonesia.

Pertama adalah program penjaringan siswa lulusan SMA yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia. Jumlah siswa lulusan SMA berbakat setiap tahun meningkat dan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. Bahkan untuk prodi tertentu sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA berbakat.

Dengan kondisi tersebut perlu terobosan dengan membuka kesempatan lulusan SMA berbakat untuk belajar ke luar negeri. Agar mampu menembus perguruan tinggi ternama di luar negeri. Mereka perlu diarahkan hingga diberi insentif lewat bea siswa atau kredit mahasiswa. Mereka perlu program matrikulasi, penguasaan bahasa asing beserta aspek budayanya, tangguh menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi, serta mendapatkan program pendampingan agar lancar memulai studinya di luar negeri.

Keunggulan untuk mencetak SDM unggul dengan mengirimkan ke luar negeri adalah sistem pendidikan di sana yang menekanakan sistem Lab Based Education (LBE) yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi di dalam negeri. Sistem LBE adalah pendidikan yang dikaitkan dengan proyek riset atau tugas akhir di laboratorium canggih.

Seperti misalnya di University of Tokyo yang merupakan salah satu universitas ternama di Jepang. Pendidikan yang didominasi oleh perkuliahan selama ini mendominasi cara pendidikan di universitas dalam negeri. Hal itu hanya membentuk kompetensi umum individu atau generality. Prof. Suzuki berpendapat bahwa kompetensi ke spesialis (specialty) diperoleh dengan sistem LBE yang berkaitan dengan project based research atau thesis based education. Sehingga mahasiswa mampu menjadi spesialis sekaligus versatilis yakni seorang problem solver pembangunan bangsa dan inovator industri serta rekayasa sosial yang andal.

Kedua adalah program vokasional berbasis link and match. Penekanan program adalah mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya di Tanah Air. Apalagi para pemimpin pemerintahan dan bisnis di negara anggota G-20 telah menekankan pentingnya apprenticeship yang bermutu dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi lulusan SMTA atau SMK. G-20 Leaders’ Summit telah memberi penekanan lebih jauh tentang apprenticeship.

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan. Apprenticeship adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengkombinasikan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus.

Perspektif link menunjukkan proses, yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok (match) dengan kebutuhan tersebut.Baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun waktunya. Sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka hingga kini belum mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri.

Ketiga adalah program pendidikan informal untuk segmen berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Pendidikan nonformal yang di selenggarakan selama ini asal-asalan dengan kurikulum atau konten yang sudah usang.

Pendidikan informal bisa mereduksi masalah sosial khususnya di perdesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang pernah ada. Baik yang ada di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarananya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan jaman.

Salah satu langkah untuk mengurangi frustrasi sosial adalah dengan jalan penyelenggaraan seluas-luasnya pendidikan nonformal untuk generasi muda yang berpendidikan rendah. Agar kehidupan rakyat kecil tidak semakin sumpek dan timbul disorientasi.  Penyelenggaraan pendidikan nonformal itu menyasar segmen lulusan SMP kebawah. Arahnya sebaiknya terkait dengan lapangan kerja dengan prinsip link and match dengan potensi sumber daya lokal. (fr)