Pembangkangan Kementerian ATR/BPN Terhadap Perintah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Beritash.com, Jakarta, 23 Februari 2017. Tujuh belas bulan sudah berlalu, sejak pengajuan permohonan Informasi perial pemberian konsesi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit oleh Forest Watch indonsia (FWI) kepada Kementerian Agraria dan Tata ruang (Am/BPN), namun dokumen HGU yang dimaksud tetap belum dapat diakses. Setelah melalui proses panjang persidangan di Komisi informasi Pusat (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kini FWI menghadapi upaya terakhir dari KemenATR/BPN untuk menutup informasi melalui kasasi di Mahkamah Agang (MA).

Dalam rentang waktu 2010-2015, sengketa informasi paling banyak terjadi pada badan pubiik sektor Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 29 persen, disusul sektor pendidikan 10 persen, dan sektor pelayanan publik 9 persen (KIP, 2015). Terkait badan publik sektor SDA yang paling banyak bersengketa adalah ATR/BPN, baik di aras kementerian, kantor wilayah, atau kantor pertanahan, tercatat sebesar 30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa badan publik di sektor SDA, khususnya ATR/BPN, paling tertutup dibandingkan sektor lainnya.

Menurut Ombudsman, BPN juga termasuk instansi (badan publik) terlapor paling tinggi soal pelayanan publik. Pada periode 2011-2015, secara berturut-turut BPN masuk sebagai lima besar instansi terlapor yang banyak diadukan masyarakat, terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Pengkampanye FWI, Linda Rosalina, "Minimnya transparansi data dan lemahnya upaya perbaikan sistem pelayanan informasi publik di tubuh ATR/BPN mengindikasikan bentuk ketidak seriusan membangun tata kelola dan tanggung jawab ATR/BPN selaku institusi penyelenggara negara dalam melayani kepentingan rakyat dan negara.”

Seperti pada tuntutan membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak kunjung dilayani oleh ATR/BPN. Setelah KIP dan PTUN memenangkan gugatan FWI atas keharusan terbukanya dokumen HGU, ternyata sikap ATR/BPN justru berkebalikannya, yaitu terus menghambat dengan mengajukan kasasi di MA.

Kasus serupa tidak hanya dialami oieh FWI. Setidaknya ada Iima putusan KIP yang diperkuat oleh putusan MA yang hingga hari ini belum dapat dieksekusi. “Kasus demi kasus yang melibatkan ATR/BPN memperlihatkan pembangkangannya atas perintah Undang-undang Keterbukaan lnformasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP). lnformasi yang selama ini dikecualikan oleh ATR/BPN justru adalah informasi terkait dengan pokok kebijakan yang selama ini sering mengundang kontroversi. Sebagai diketahui, pemberian konsesi lahan HGU kepada korporasi maka masalah yang terjadi sering menghilangkan hutan, menimbulkan konflik agraria, kebakaran hutan dan lahan, hingga ketimpangan penguasaan lahan”, pungkas Linda.

Pangkal dari seluruh sengketa informasi yang melibatkan ATR/BPN soal ketidaksesuaian substansi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionai (Perkaban) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Peiayanan informasi Publik, terhadap UU KIP. Perkaban justru menegaskan pengecualian bagi beberapa informasi seperti dokumen kebijakan (HGU) dan anggaran, yang dalam UU KIP termasuk dalam kategori informasi publik. Yhannu Setyawan, Komisioner KiP mengungkapkan, "ATR/BPN harus segera merevisi Perkaban Nomor 6 tahun 2013, yang bertentangan dengan perintah UU KIP, dalam penerapan good governance oieh badan publik."