Dorong Produksi dan  Kesejahteraan Pekebun Sawlt, Pemerintah Diharapkan Permudah Akses Pembiayaan

Beritash.com Jakarta, 9 Maret 2017 - Dorong Produksi dan  Kesejahteraan Pekebun Sawlt, Pemerintah Diharapkan Permudah Akses Pembiayaan.

Para pemangku kepentingan di industri sawit mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan para pekebun, dalam hal ini pekebun swadaya dan plasma. Salah satunya, melalui sinkronisasi peraturan perundangan yang memungkinkan petani mendapatkan akses

pembiayaan yang bersumber dari APBN dan BPDP~KS serta percepatan proses sertifikasi lahan. Demikian salah satu rekomendasi Forum Grup Diskusi “Kebijakan Akselerasl Pembiayaan dan Kepastian Hukum atas Lahan Pekebun Kelapa Sawit dengan Konsep Kemitraan yang dilaksanakan dl Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

Diskusi yang dlikuti oleh Kementrian Koordinator Perekonomian. Kementrian Pertanian, Kementrian Agraria/ATR, Kementrian Keuangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit lndonesia (GAPKI), perwakilan pekebun dan Partnership for lndonesia's Sustanable Agriculture (PISAgro) serta perbankan nasional ini juga mengusulkan adanya regulasl yang mengatur standarisasi biaya pengurusan sertifikat lahan agar terjangkau oleh pekebun.

'Sebagai penyumbang devisa terbesar ke-Z setelah migas, lndustri kelapa sawit mendapat perhatian khusus pemerintah karena juga menjadi sandaran hldup jutaan pekebun serta tenaga kerja di industri turunannya,’ ucap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Syofan juga menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti hasil FGD lni sebagai bahan perumusan kebijakan guna meningkatkan produktivitas industri sawit nasional. Misalnya, terkalt dengan persoalan kepemilikan lahan, Kementrian ATR/BPN akan membantu memproses kepastian status lahan kebun sawit pekebun plasma dan swadaya yang berada di kawasan hutan.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKl) Fadhil Hasan, permasalahan legalitas lahan kebun sawit pekebun plasma menjadi penghambat utama bagi penyaluran pendanaan dari perbankan nasional. Padahal, dukungan dari perbankan mutlak diperlukan untuk membantu pengelolaan dan peremajaan lahan yang dimiliki pekebun plasma. Saat inl, luas lahan sawit milik pekebun mencapai 3,8 juta ha atau 41% dari total luas kebun kelapa sawit nasional yaitu 11,3 juta ha.

”Selain lahan. yang juga perlu menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan pekebun plasma selama masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Menurut kami, diperlukan penyesuaian Undang-undang terkait program pembiayaan secara Lex Spesialis untuk komoditas kelapa sawit sebagai komoditas strategis negara, seperti halnya migas,” tegas Fadhil Hasan.

Sementara Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ir.Bambang MM. mengatakan kelembagaan
perkebun merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai kemitraan yang saling menguntungkan.
"Peningkatan Produksl dan produktivitas untuk menghindari kehilangan potensi pendapatan pekebun melalui peremajaan dan intensifikasl tanaman, serta inovasi teknologi perkelapasawitan,’tutur Bambang.

lndustri perkebunan kelapa sawit nasional memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data GAPKl, tahun lalu, produksi CPO nasional mencapai 31,5 juta ton dan PKO sebesar 3 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit lndonesia adalah 34,5 juta ton. Sementara, harga CPO global rata-rata sepanjang 2016 tercatat sebesar USS 700 per metrik ton atau naik 14% dibanding harga rata-rata 2015. Sementara, ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) tahun lalu sebesar 25,1 juta ton, dan menyumbangkan devlsa senilai 18,1 miliar dollar AS.

Namun, dalam pengembangannya, industri kelapa sawit saat ini menghadapi seiumlah tantangan. Diantaranya adalah usia tanaman kelapa sawit di sebagian lahan petani yang sudah tidak produktif, sehingga perlu diremajakan (replanting). Adapun upaya BPDP-KS melakukan percepatan peremajaan serta peningkatan produktivitas kebun sawit khususnya milik pekebun plasma terkendala masalah legalitas lahan yang belum bisa dipenuhi mayoritas pekebun plasma sawit. Belum lagi masalah lain, seperti pekebun harus membentuk.