DPC PERADI Jakarta Pusat Mengadakan Seminar Nasional 10 Tahun Undang-Undang 25 Tahun 2007 Dan Peran Aktif Advokat Dalam Pembentukan Pusat Mediasi Inverestasi

Jakarta,11 April 2017, Gedung Grang Slipi Tower--
DPC PERADI Jakarta Pusat bekerja sama mengadakan seminar nasional.
Di hadiri para narasumber
DR Riyanto ,sh .L.LM kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKKPM)
Johanes Sahetapi engel SH.MH. Advokat Pengurus Peradi Jakarta Pusat
Moderator Ardiansyah SH.L.LM  advokad anggota PERADI  Jakarta Pusat
Di hadiri lembaga- lembaga Hukum DKI Jakarta sebanyak 100 orang.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan NPWP, waktu pelayanan masih rendah. Pengalaman untuk urus investasi sangat luar biasa,dengan senang hati kami mengatakan paling lama dua minggu.

Kalau ada permasalahan kita mesti menberikan solusi,kita dapat melihat fasilitas fiskal.
Dan ini harus di minta yaitu fasilitas pajak penghasilan melalui pengurangan pajak.
Fasilitas non-fiskal,dimana kemudahan pelayanan dan/atau perizinan untuk memperoleh hak atas tanah,pasal 22,UU no 25 tahun 2007.
Fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan import.

Penyelesaian Sengketa(pasal 32.UU 25 tahun 2007).Dalam hal terjadi sengketa,para pihak terlebih dahulu menyelesaiakan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
Apabila tidak tercapai,penyelesaian sengketa dilakukan melalui artibitrase
Atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir acara penyerahan plakat bersama DPC PERADI.