JOKOWI Di Minta Gebuk Mafia Tanah Di Kuningan Barat

Beritash, Jakarta, Jumat (26/5/2017)---pengosongan tanah yang berlokasi di Jl Abdul Rochim, Kuningan Barat, Jakarta Selatan dinilai ilegal. Karena keputusan pengosongan tanah seluas 12 ribu meter yang menjadi sengketa antara Rachmat Junaidi dan PT Cempaka Surya Kencana (CSK) hanya ditangani oleh Wakil Ketua Pengadilan (PN) Jakarta Selatan.

Mahdi Hidayatullah, juru bicara keluarga Aziz Mochdar (pemilik PT CSK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindak tegas mafia tanah yang diduga melibatkan oknum penegak hukum dan pejabat negara. Karena ada aroma mafia tanah dalam kasus yang terkait dengan tanah milik keluarga besarnya itu. Pasalnya, pihaknya memiliki dokumen lengkap kepemilikan tanah tersebut.

"Kami minta Presiden Jokowi agar segera menyikat mafia tanah apalagi sudah terbentuk satgas mafia tanah, kami minta agar mereka mengambil langkah strategis," kata Mahdi di Jakarta.

Mahdi menjelaskan dugaan adanya mafia tanah diantaranya terlihat saat proses eksekusi. Dimana surat penetapan ditanda tangani oleh wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan, Wayan Karya. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), no 4 tahun 2016.

"Suratnya isi penetapan ketua pengadilan tapi yang tanda tangan wakil ini jelas keliru dan melanggar aturan. KY harus turun tangan," ujar Mahdi.

Mahdi menuturkan, kasus ini bermula ketika tanah milik keluarganya digugat oleh  Rakhmad Junaidi dan Zainal Arifin, yang mengklaim sebagai miliknya, kalah. Dipertanyakan, mengapa dokumen SHGB milik PT CSK, dapat kalah di pengadilan dengan pihak yang mengklaim atas tanah eks  Eigendom Verponding No 7646 itu. 

"Itu pun bukti yang diajukan hanya foto copy surat eigendom verponding. Anehkan foto copy saja bisa menang padahal kami punya surat sertifikat yang asli," ujar Mahdi. 

Kendati demikian, pihak Mahdi kalah di sidang perdata hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Namun, mereka minta eksekusi ditunda karena Zainal dan Rakhmat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Juni 2015 telah memvonis  pidana lima bulan penjara, karena terbukti bersama-sama melakukan  tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik terkait kasus tanah yang disengketakan dengan PT Cempaka Surya Kencana.

"Putusan PN ini yang akan kami jadikan novum di PK 2 pada kasus perdatanya. Karena vonis ini membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap surat tanah yang memang kami miliki. Kami berharap hukum benar-benar ditegakan. Pemerintah dibawah komando Presiden Jokowi harus tegas menindak mafia tanah," ujar Mahdi.