MATERI PEMAPARAN KONFERENSI PERS MAJELIS AGUNG PRIBUMI NUSANTARA INDONESIA

Beritash, Jakarta, 24, Mei,2017
Pembicara I:  Edwin H Soekowati (Relevansi Pribumi secara Historis-Politik)

Catatan :
Penghilangan term pribumi dan non pribumi pada Inpress 26 Tahun 1998 serta amandemen UUD 1945 khususnya pasal 6 “orang Indonesia asli” merupakan upaya sistematis menghilangkan kedudukan dan peran Pribumi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Istilah Pribumi dan non pribumi dianggap sudah tidak relevan lagi dalam demokrasi padahal ada perjalanan sejarah yang begitu panjang kenapa kalimat/frasa “orang Indonesia asli” muncul di konstitusi.
Berbicara mengenai “orang Indonesia asli” harus memahami dulu “kapan Indonesia mulai terbentuk?” Secara historis perlu diketahui bahwa nasionalisme sudah terbentuk sejak tahun 1908 dengan berdirinya Boedi Utomo namun nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme Jawa bukan nasionalisme Indonesia. Saat itu Indonesia yang ada di kepala mereka adalah Jawa saja, bukan Indonesia yang seperti sekarang ini. Gerakan nasionalisme selanjutnya adalah Sarekat Islam yang hanya berbicara tentang Islam saja-ini disebut juga sebagai nasionalisme Islam. Tapi ini lah yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di Nusantara ini menjadi satu “Indonesia” yang kemudian kesadaran ini berlanjut pada Kongres Pemuda 1928 dengan mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa seperti Jawa, Sumatera, Celebes dan lain-lain. Dengan kata lain kesadaran berbangsa tidak hanya “Jawa” saja melainkan juga meliputi seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara saat itu. Oleh karena itu perumusan pasal 6 UUD 1945 sebelum amandemen adalah “orang Indonesia asli”.  Siapa yang dimaksud dengan Indonesia asli di situ ? mereka adalah yang mendeklarkan diri sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu istilah orang Indonesia asli ini sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
Menanggapi situasi pribumi saat ini perlu dibentuk badan atau lembaga khusus yang konsern pada isu pribumi dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pribumi agar tidak dirampas oleh negara lain yang ingin menguasai Indonesia.
Majelis ini tidak bermaksud untuk rasis atau mendiskriminasikan golongan tertentu, sebaliknya Majelis ini dibentuk untuk menegaskan kedudukan pribumi, menyadarkan bahwa Republik ini dibangun oleh para founding father untuk bangsa Indonesia bukan bangsa lain. Ini adalah negara bangsa bukan negara korporasi. 

Pembicara II:    Dr. MD. La Ode, M.Si  (Trilogisme Pribumi Titik Temu NKRI  Harga Mati)

Catatan :
Memaparkan pengelolaan bangsa pada era reformasi keliru. Kekeliruan yang dimaksud adalah (1) dengan melarang penggunaan istilah PRIBUMI (INPRES 26 Tahun 1998) - (2) mengijinkan non pribumi menjadi pengelola NKRI. Padahal di semua negara seperti “Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugal, Jepang, Cina, Saudi Arabia dan Korea” pengelola negara adalah PRIBUMI.
Kekeliruan tersebut berakibat destruktif yaitu dengan merujuk pada teori negara oleh JJ Rousseau dalam kontrak sosial (negara) kedaulatan tidak dapat dibagi dan kedaulatan tidak dapat dicabut namun dengan diamandemennya pasal 6 UUD 45 berindikasi adanya pencabutan dan pembagian kedaulatan NKRI kepada non pribumi secara cuma-cuma. Hal ini juga bertentangan dengan Resolusi PBB 61/295 mengenai hak-hak pribumi.
Untuk itu Trilogisme Pribumi yang terdiri atas “Pribumi Pendiri NKRI, Pribumi Pemilik NKRI dan Pribumi Penguasa NKRI” menjadi ideologi Pribumi dalam setiap pembangunan Asta Gatra Nasional.
Trilogisme Pribumi sejalan dengan paradigma politik yakni senantiasa bersifat struktural yakni ada penguasa dan yang dikuasai. Jadi kesalahan besar apabila istilah Pribumi ini dianggap sudah tidak relevan.

Pembicara III:    Samuel Lengkey (Peran dan posisi pribumi bagi generasi di masa depan di tengah masyarakat global)

Catatan :
Mempertanyakan akan menjadi apa generasi Indonesia selanjutnya? Apabila istilah “Pribumi” distigmasisasi seolah-olah sudah tidak relevan dengan kondisi bangsa saat ini. 10 atau 20 tahun kedepan kita menjadi tuan di negeri sendiri. Kita tidak pernah menikmati kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini.
Menggarisbawahi statement UUD “Mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan”, artinya mengantarkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia-untuk anak cucu generasi berikutnya.
Mengkritisi hasil revolusi ataupun reformasi yang dikuasai oleh kelompok kapitalis.
Seperti ketika Soeharto mengkritik sistem pemerintahan orla yang sentralistik pada presiden, tapi setelah berkuasa Soeharto justru memberi kelonggaran pada pemilik modal dan pemerintahannya menjadi militeristik.
Agenda pribumi kedepan adalah bagaimana caranya membangun sistem bagi Negara untuk mengatur pemodal, jangan sampai pemodal yang mengatur negeri ini sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh para Founding Father kita bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan artinya basisnya ada pada rakyat bukan pemodal.
Kita memiliki identitas pribumi yang jelas, pembicara setuju agar kembali ke UUD 1945 untuk kembali menata sistem kekuasaan terutama pengaturan aset SDA harus dikendalikan oleh negara, dengan begitu kita bisa memastikan generasi selanjutnya bisa menikmati kekayaan alamnya sendiri.

Pembicara IV:    Drs. Joko Edi Abdurrahman (Bicara Pribumi adalah Bicara Tentang UUD 45 dan kembali ke UUD 45)
Catatan :
Pasal 6 diamandemen, kata “orang indonesia asli” dihilangkan, orang indonesia asli adalah pribumi
Bangsa dan Negara adalah sesuatu yang berbeda. Siapapun bisa menjadi warga negara manapun, tapi belum tentu bisa menjadi bangsa.
Dengan adanya MAPNI bertujuan untuk mengembalikan hak-hak pribumi, kehilangan status sama saja menghilangkan hak-hak pribumi.

Pembicara V:    Habib Maratih
Catatan :
Mengkritisi penghilangan frasa “orang Indonesia asli”, yang sebetulnya mengandung makna pewaris UUD 1945. Contoh negara yang tidak menggunakan istilah bangsa adalah “Amerika”, Indonesia dikenal sebagai bangsa Melayu, jadi Indonesia tidak mengenal warga negara tapi “bangsa”, bangsa itulah yang dikenal dengan suku Batak, Madura, jawa dan suku-suku lain. Artinya pribumi adalah bangsa, sementara warga negara adalah status yang diperoleh dari administrasi.
Menggarisbawahi bahwa pribumi dulu didorong motivasi untuk merdeka karena adanya penderitaan pada rakyat,
Indonesia saat ini menjadi negara koloni yang nasibnya seperti suku aborigin, negara di dalam negara, untuk itu yang harus dilakukan adalah merekonstruksikan konstitusi kita agar kembali ke UUD 1945, musyawarah mufakat, sumber daya alam diatur dan dikontrol oleh negara bukan pemilik modal seperti yang terjadi saat ini.
Pembicara VI :   Batara Hutagalung  (Pribumi dari perspektif sejarah)
Catatan :
Fakta sejarah munculnya istilah pribumi dari stratifikasi pasal 163 IS yang saat itu warga negara dibagi menjadi 3 yakni golongan eropa, timur asing (China, Arab), dan yang ketiga adalah pribumi/irlander. Stratifikasi ini menunjukkan perbedaan status sosial ekonomi penduduk Hindia Jaman saat itu. Fakta lain yang menggelorakan pribumi memperjuangkan hak-haknya karena lebih dari 250 tahun leluhur bangsa Indonesia diperjual-belikan sebagai budak di negeri sendiri. Oleh karena itu relevan sekali apabila PRIBUMI yang paling gigih memperjuangkan kemerdekaannya.
Kondisi Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan dimana ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial semakin tajam, pribumi sebagai pemilik negeri ini justru menjadi tuan di negeri sendiri, hal ini terlihat dari berbagai macam regulasi yang diambil oleh pemerintah seperti pembangunan 17 pulau di teluk Jakarta yang polanya hampir sama dengan apa yang terjadi di Singapura. Jadi konsepnya “ada negara di dalam negara”.
Untuk mengantisipasi hal tersebut maka penting untuk dibentuk majelis pribumi nusantara Indonesia.

****