Selamatkan Industri Penyiaran Indonesia

Beritash Jakarta,18 Mai 2017-Rencana pemutakhimn Undang-Undang Penyiaran sebagai pengganti UU No. 33 tahun 2002 tentang Penyiaran  perlu di kritsi,terutama untuk mengakomodasikan kepentingan industri pertelevisian Nasional.

penyiaran,khususnya lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi free to air (FTA), dari perspektif bisnis adalah salah satu industri yang bersifat padat modal,
Padat teknologi dan padat kreativitas.

Sifat industri yang demikian itu menyebabkan akan terjadi konsentrasi pasar secara alamiah (naturally).Bentuk pasar persaingan atau kompetisi justru tidak akan menghasilkan titik efisiensi sumber daya Nasional.

Olen karena itu,secara teoretis bentuk pasar oligopoli akan menghasilkan pareto optimum dalam industri. Analogi yang sama juga terjadi pada (misalnya) industri telekomunikasi,migas dan penerbangan.

Rencana pumutahiran Undang Undang Penyiaran sebagai pengganti UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran pada saat ini sudah mendekati tahap akhir. Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah disampaikan oleh Komisi I kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI untuk dilakukan pembahasan dan sinkronisasi.

Terdapat beberapa pasal dalam RUU tersebut yang berpotensi mengganggu pertumbuhan industri penyiaran,baik yang berasal dari sisi teknis,bisnis,dan legal/regulasi.Sebagai akibat dari"penginkaran" terhadap sifat-sifat aiamiah industri tersebut.

Salah satu potensi kemsakan itu dapat dianalisis dari sisi bisnis.Misalnya,dengan munculnya wacana penetapan multiplekser tunggal (single mux),maka akan terjadi konsekuensi yang luar biasa besar terhadap industri penyiaran.

Dipisahnya eksistensi infrastruktur dengan konten, akan menyebabkan kemunduran yang luar biasa terhadap pelaku industri pcnyiaran eksisting. Pemisahan itu akan menyebabkan comparo value merosot dengan drastis,sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi konten berkualitas bagi masyarakat.

Kondisi industri eksisring sebenamya sudah dalam keadaan yang tidak sehat di mana tak satu pun LPS Lokal (skala kecil) yang mampu bertahan dalam industri.Biaya Operasional yang tinggi,terutama dalam hal penyediaan konten yang berkualitas,serta kesulitan mendapatkan iklan sebagai satu-satunya sumber revenue,menyebabkan mereka tidak bisa eksis.

Dampak negatif dari semua itu antara lain munculnya fenomena penyajian konten yang terkini asal-asalan durasi siaran yang minim, serta “jual-beli"lisensi/izin. Keadaan industri yang tidak sehat ini dipastikan akan bertambah buruk apabila tidak didukung oleh perangkat regulasi yang mampu mengakomodasikan kepentingan para stakeholder industri penyiaran.

Untuk itu.para ahli dari berbagai bidang yang berkaitan dengan industri penyiaran akan menguraikan urgensi penyelamatan industri penyiaran di Indonesia.Di antaranya Dr. Drs.Emrus Sihombing, M.Si (Pakar Komunikasi Politik dart Universitas Pelita Harapan).