FORUM PEMBAYAR PAJAK INDONESIA (FPPI) "Era Penegakan Hukum Pajak & Perlindungan Hukum Bagi Pembayar Pajak, Sebuah Isu Sentral Sekarang dan Di Masa Mendatang

Beritash, Jakarta 9,Juni 2017--- Era Penegakan Hukum Pajak & Perlindungan Hukum Bagi Pembayar Pajak.Sebuah Isu Sentral Sekarang dan Di Masa Mendatang.Pajak,dilihat dan sudut teori bakti warga negara kepada negara dan fungsi budgeter begitu penting artinya bagi negara karna pajak menjadi satu-satunya sumber pendapatan negara yang dominnan.Kurang lebih 85% (target Pemerintah tahun 2015) APBN diharapkan berasal dari pemasukan pajak (meskipun sampai saat ini target tersebut belum tercapai.karena sumbangnn pajak sampai dengan 2016 bagi APBN baru sekitar 65%.

Sebagai Pembicara
Petrus Loyani,SH,MH,MBA sebagai ketua in Banking.
Marcello Patrialis,SH,MH sebagai sekretaris.
David Lesmana, SE, MBA sebagai anggota.

Ps 1ayat l UU: 6/1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU: 16/2009 tentang KUP mengalakan:“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oIeh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Karena itu wajib hukumnya bagi semua warga negara yang telah memenuhi syarat formil & materil untuk membayar pajak,maka kata “kepatuhan”wajib pajak menjadi kata kunci bagi fiscus (otoritas perpajakan).

Sebagai Warga Negara yang baik memang sudah sepantasnya paluh membayar pajak.Karena dengan membayar pajak berarti rakyatnya benar-benar menjadi bosnya pemerintah,karena dari pajak uang rakyat itulah seluruh pejabat pemerimah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibayar/digaji dan karena itu sudah seharusnya mereka bekerja untuk melayani rakyat dan membangtm Negara untuk kesejahteraan bersama seluruh warga Negara.

Dalam konteks posisi Warga Negara sebagai pembayar pajak itu,maka sudah selayaknya dan sepantasnya pembayar pajak  memperoleh pelayanan yang maksimal dari otoritas perpajakan dan sekaligus perlindungan hukum akibat dari kewajiban yang timbul dari keharusan membayar pajak.Ps 23 ayat 2 UUD 1945 mengatakan"segala pajak untuk keperluan negara hanya berdasarkan Undang-Undang".Dengan demikian tanpa Undang-Undang tidak boleh ada pcmungutan pajak.Pajak yang dipungut tanpa dasar Undang-Undang adalah perampokan “taxation without reprarentation is robbery".

lsu perpajakan yang terkini adalah berkaitan dengan diberlakukannya pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic achange of financial accoum biwnnation) yang pemberlakuannya di suatu negara harus berdasarkan peraturan secaraUndang-Undang yang harus sudah ada sebelum 30 Juni 2017.

Menyongsong era tersebut,Pemerintah Indonesia menerbitkan PERPPU No.I tahun 2017 tentang Akses lnformasi Keuangan Untuk kepentingnn Perpajakan. Dari sudut Pemerintah,dengan PERPPU ini kepentingan menerobos rahasia perbankan telah tercapai. Sekarang Dinektorat Jenderal Perpajakan (DIP) tanpa perlu ijin Bank Indonesia (Bl) dan Menteri Keuangan sebagaimana yang sebelumnya diatur ps.41 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan berwenang mendapat aksa informasi keuangan untuk keperluan perpajakan (ps 2).Sehingga dengan demikian untuk kepentingan perpajakan rahasia perbankan sebagaimana diatur ps. 40 UU No.10 tahun I998 tentang Perbankan demi hukum menjadi gugur (ps. 8).Dan berkaitan dengan informasi keuangan tersebut Menteri Keuangan berwenang melaksanakan penukaran informasi Keuangan sebagaimana diperoleh dari Direktoral Jenderal Pajak (DIP) dengm otoritas yang berwenang di negara lain (ps.5).

Tetapi dari sudut pembayar pajak,nampaknya masih perlu pemahaman lebih jauh,misalnya pembayar pajak yang bagaimana yang rekeningnya pantas diakses, atau pembayar pajak dengan saldo tanpa yang pantas diakses informasi keuangannya,juga ada istilah-istilah tehnis dalam PERPPU tersebut yang nampaknya juga masih perlu dipahami lebih Ianjut oleh pembayar pajak antara lain istilah seperti “untuk setiap rekening keuangannya yang terindentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan".Pertanyaannya: Apa parameter teridentiflkasi disini? Jugs istilah “prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standard pertukaran informasi keuangan berdasarkan Perjanjian lnternasional di bidang perpajakan," juga perlu diungkapkan secara jelas bagi pembayar pajak, mana standar yang di maksudr