Prescom Ketua LBH Cawan Pelita Tentang "Cideranya Penegakkan Hukum di Indonesia Dalam penetapan HT Menjadi Tersangka”

Ketua LBH Cawan Pelita Oktaviandi B,T,A Sitorus dan Ketua Kajian Hukum dan HAM Riswan Siahaan bertempat di Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta timur.
Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.Dalam negara hukum,kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum)dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Dengan demikian dalam negara hukum,kekuasaan negara berdasar atas hukum,bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme,tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum.Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum,yakni keadilan, kemanfaatan,dan kepastian. Oleh 4 karena itu di negara hukum,hukum tidak boleh mengabaikan“rasa keadilan masyarakat."

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cawan Pelita menilai bahwa penetapan Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai tersangka kasus pengancaman yang dilaporkan jaksa yulianto sangat disayangkan,karena keterangan tertulis berupa pesan elektronik yang sangatlah kurang kuat dalam suatu alat bukti pidana.

HT disangka melakukan ancaman melalui media elektronik kepada Jaksa Yulianto yang membuat HT dikenai pasal 29 J0 45b UU Informasi dan Teknologi Elektronik,menurut kami ancaman yang benar-benar bisa dikatakan ancaman jika seseorang yang mengancam itu melakukan ancaman kekerasan dalam menggunakan senjata atau mengancam ingin memukul yang diancam.

Tapi faktanya HT tidak mengancam yang dimaksudkan seperti di atas.

Menurut kami,Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia semestinya meminta Pendapat Ahli Bahasa untuk menentukan pesan singkat HT itu bisa dikategorikan ancaman. Pendapat Ahli bahasa pun dapat menjelaskan kalimat yang dijadikan alat bukti itu benar benar kenyataan yang mengancam sehingga membuat orang diancam itu terganggu dan ketakutan.

Maka dengan itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cawan Pelita, meminta kepada Aparat Penegak Hukum :

1.Aparat Penegak Hukum harus benar-benar membuktikan apakah itu sebagai Tindak Pidana ancaman.

2.Jangan ada unsur Politisasi dalam penetapan tersangka Hary Tanoesoedibjo

3.Aparat Penegak Hukum harus benar-benar Independen/Netral dalam menetapkan Tersangka Hary Tanoesoedibjo

4.Penetapan Tersangka Hary Tanoesoedibjo terkesan terburu-buru, tanpa dilakukan Pengkajian lebih dalam, akibatnya akan sangat mudah menetapkan seseorang Tersangka dengan dalih SMS pengancaman.

5.Tindakan Aparat Penegak Hukum sudah menciderai Proses Hukum Positif Indonesia.