Rapat Kerja Nasional II Ikatan Keluarga Madura (DPP IKAMA) "Optimalisasi Peran IKAMA Dalm Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Madura"

Beritash, Jakart,30 Juli 2017-Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) rapat kerja nasional II ini berlangsung selama dua hari di gedung DPP IKAMA Semper Timur Kebantenan Jakarta Utara.

Anggota DPR RI Madura Bupati se-Madura dan Pimpinan DPRD se-Madura Ulama/kyai se-Madura
Bapak H.Sainuddin Amalih Anggota Komisi II DPR RI.Dan Ketua Umum IKAMA Bapak H.Muhammad Raweh.H.Zainuddin Amalih dari Fraksi Golkar untuk memperhatikan tingkat kehidupan masyarakat madura.Kita sebagai masyarakat madura sudah di perlakukan melalui undang-undang yang telah berlaku."Dengan adanya otonomi daerah bahwa akan menempuh langkah-langkah selanjutnya dan kalau ini tidak berlanjutan maka masyarakat madura punya langkah sendiri untuk menempuh,"tegas dari salah satu pertanyaan.

Komisi IIIV untuk lebih memperdalam masalah campus terutama campus untuk di daerah Madura.Empat Komisi dari Madura yang menumpuk di Komisi IV,tapi ini adalah sudah ada bagian-bagian yang akan mengurus bagi kesejahteraan terutama dari madura.

Tidak semua undang-undang di kabulkan tapi tidak semua paling hanya pasal yang
dikabulkan.Seperti undang-undang pilkada masih bisa di kabulkan dan harus kembali ke undang-undang sebelumnya."Bangkala Selatan sudah siap untuk di mekarkan lagi.
Kita harus kembali lagi untuk pemekaran Kabupaten ada rencana A dan rencana B untuk pemekaran di terima atau tidak diterima tetap ada pemekaran."ujar H.Zainuddin Amali.Semangat ketika judicial review masyarakat Madura di dalamnya silakan gagasan dari peserta bisa bantu untuk distribusi.

Ekonomi baru yang selektif dan ini yang mencegah sedang ditempuh oleh panitia persiapan provinsi yang kedua ada pihak yang tidak setuju karena sudah merasa  karena yang tadi disebabkan oleh Pak Ketua DPP IKAMA.Anggota DPR RI dapil Madura maka dalam forum ini.

Menghadapi sidang MK dalam rangka untuk pembentukan otonomi daerah yang baru yang selektif.Madura Jawa Timur Kabupaten Bangkalan melihat dari tema rapat kerja nasional Ikatan Keluarga Madura untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Madura tadi sudah cukup panjang apa yang disampaikan oleh narasumber

"Ketua Komisi II DPR RI Bapak Zainuddin Amali tentang Madura provinsi intinya hanya Madura provinsi ujung-ujungnya adalah untuk menuju Madura sejahtera dan sebagainya jelas langkah-langkah dan prosesnya bersama Ketua kepanitiaan berapa provinsi bapak alamat namun dalam hal ini mohon maaf kepada salah satu wakil DPR RI dari Dapil Madura Bapak H.Zainuddin 2014-2019 DPR RI Untuk Dapil Madura dari 8 DPR RI kenapa dari 8 DPR RI periode 2014-2019.

Ada 8 Anggota Dewan dari Madura DPR RI ini sudah tidak ada kalau memang ada sebenarnya agama atau lembaga apa pun atau siapapun masyarakat tokoh masyarakat Madura menginginkan Madura bagaimanapun kaya apapun kita sampaikan bahwasanya dari 8 orang Anggota Dewan DPR RI dari Dapil Madura Ini yang harus memperjuangkan terhadap kepentingan-kepentingan Madura secara umum dan menyeluruh untuk terciptanya Madura Sejahtera.

Bapak  H.Zainuddin Amali anggota DPR RI dari Dapil Madura dari partai golongan karya dan ketua dewan adat Madura Kabupaten Bangkalan mendapat perintah untuk menjadikan Bapak Zainudin Amali terpilih menjadi DPR RI dapil Madura.

Tentang percepatan pembangunan Madura yang melakukan adanya Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang beberapa percepatan provinsi yang akan berkembang dan akan mekar terus.

Madura sekarang sudah melakukan langkah-langkah apa yang diperlukan secara undang-undang akan tetapi kalau kita melihat secara hukum bahwa apa yang kita lakukan itu bukan berarti kami disini tapi kalau dilihat Apa yang dilakukan itu adalah kalau sampai dikabulkan secara undang-undang berarti akan ada kekosongan undang-undang secara nasional kalau sampai undang-undang itu bisa otomatis mereka juga akan menuntut ketika tidak terpenuhi syarat maka akan menjadi referensi bagi mereka.

Jadi ada pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan permohonan kita itu yang misalnya kalau dikabulkan m