Kinerja Pemprov DKI Jakarta Berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2017 Urusan Koperasi,UMKM,Penanaman Modal Dan Perdagangan

Beritash, Jakarta 15 Agustus 2017---(Peneliti Politik/Pemerintahan NSEAS: Network for South East Asian Studies) 
PENGANTAR 
Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
Tujuan diskusi publik ini tentu saja untuk memberi masukan kepada flhak berwenang dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah) Provinsi DKJ Jakarta Tahun 2018-2022, terutama urusan dunia usaha dan perbankan. Dalam rancangan awal penyusunan RPJMD,harus mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sebelumnya dalam hal ini RPJMD Tahun 2013-2017.

Makalah ini mencoba menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2017 urusan dunia usaha, khususnya Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal dan Perdagangan, juga PKL (Pedagang Kaki Lima), Diharapkan dari hasil evaIuasi melalui diskusi publik ini dapat diidentifikasi sebab-sebab kegagalan atau keberhasilan meraih target capaian sehingga perumusan program dan kegiatan urusan ini untuk periode 2018-2022 dapat lebih terarah dan layak. 
Makalah ini akan memilah masing-masing hasil evaluasi urusan, bertutut-turut Koperasi dan 
UMKM, Penanaman Modal, Perdagangan dan PKL Sesuai dengan ketersediaan data, kurun 
waktu evaluasi urusan pernerintahan ini adalah tahun 2013, 2014, dan 2015. Data diperoleh dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, 2015, dan 2016.Juga dalam batas-batas tertentu menggunakan sumber data resmi dari Pemerintahan, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Secara garis besar kondisi kinerja Pemrov DKI Tahun 2013-2016 urusan Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal dan Perdagangan tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam mencapai target capaian. 
Sebagai pembahasan akhir, Makalah ini menyajikan deskripsi PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai salah satu komponen usaha rakyat strata bawah dan permasalahan dihadapi. Selanjutnya, Makalah ini ditutup dengan beberapa butir kesimpulan.

lKOPERASI DAN UMKM 
Pemprov DKI hams menjadikan Koperasi sebagai urat nadi perekonomian dan sarana atau kelompok aksi dalam mendemokrasikan sosial ekonomi. Pemprov DKI harus berusaha memperkokoh perekonomian rakyat sebagal dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan Koperasi sebagai soko guru. Faktanya?

Berdasarkan indikator peningkatan jumlah Koperasi dan penambahan UMKM di DKI, memang ada kemajuan tetapi darl segi penyerapan anggaran tergolong mengalami kegagalan. Pada tahun 2009 sudah ada 7.326 Koperasi terdaftar secara resmi, meningkat

Pada 2011 menjadi 7.612 unit. Koperasi aktif pada 2013 sebanyak 5.579 unit, 2014 sebanyak 5.646 unit, dan 2015 sebanyak 6.016 unit. Tetapi, menurut kepala dinas koperasi usaha Mikro menengah perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Kundaryo (Bisnis.com, 25 Mei 2015), 50% koperasi di DKI Jakarta "mati suri" . Bahkan ada mati total kepengurusan. Joko menilai, banyak pihak membuat koperasi bukan karena kebutuhan melainkan karena kepentingan. Dicontohkan, dari 7.800- unit, aktif cuma 2.000- unit.

III. PENANAMAN MODAL
Penanaman modal sesungguhnya mempunyai fungsi sangat penting dalam pembangunan ekonomi, efektif dan inklusif. Peningkatan penanaman modal dapat di lakukan dengan antara lain peningkatan usaha kemitraan bisnis melalui peningkatan promosi investasi, kualitas pelayanan investasi melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal. Pemprov DKI 2013-2017 telah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha melalui pelayanan periZinan satu pintu sehingga waktu di butuhkan efisien.

Sasaran urusan penanaman modal meningkatkan investasi daerah kualitas dan selektif untuk mendukung perekonomian daerah lebih efisien menggunakan prinsip "good governance"  untuk mencapai   sasaran  ini di rumuskan program peningkatan realistis investasi (PMA)Perusahan Milik Asing dan (PMDN) Perusahaan Milik dalam Negri sebagai tertuang dalam tabel di bawah ini sementara kondisi kinerja tahun 2012 yakni PMA rp 45 triliun dan PMDN rp 9,84 triliun.