Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Beritash.com

Jakarta,29 Agustus 2017-Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama kali diselenggarakan pada 25-27 April 2017 di pondok pesantren Kebon Jambi Al-Islamy, Cirebon sebagai bentuk penegasab eksistensi keulamaan perempuan di Indonesia.KUPI telah menjadi media gerakan sosial dan kebudayaan tempat membangun pebgetahuan,saling belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus meneguhkan nilai-nilai keislamankebangsaan dan kemanusiaan. Keterlibatan 1280an orang dalam kongres, dukungan para ulama, nyai-nyai pesantren,akademisi, tokoh agama,pemerintah dan elemen masyarakat sipil atas penyelenggaraan KUPI merupakan bentuk rekognisi atas eksistensi keulamaan perempuan dalam sejarah keagamaan dan kebangsaan Indonesia.KUPI akan menjadi bagian yang konsisten dan berkelanjutan memperluas spektrum dedikasi dan kontribusi ulama perempuan bagi pembangunan Indonesia.

Kongres yang digagas oleh ulama perempuan, akademisi ,pemikir dan aktivis gerakan sosial ini telah menghasilkan 3 hasil musyawarah keagamaan terkait dengan kekerasan seksual,pernikahan dan perusakan alam.Selain 3 hasil musyawarah diatas KUPI juga menghasilkan 25 rekomendasi umum yang dialamatkan kepada ulama perempuan di Indonesia,organisasi kemasyarakatan,masyarakat,aparat penegak hukum,parlemen dan pemerintah terkait persoalan persoalab aktual yang dihadapi bangsa.

Secara umum 3 hasil musyawarah keagamaan dapat dispaikan sebagai berikut:
Kekerasan seksual:jekerasan seksual dalam segala bentuknya adalah haram,baik dilakukab di dalam perkawiban  atau di luar perkawinan.Pengabaian oleh negara dan masyarakat terhadap praktik kekerasan seksual bertentabgan dengan Konstitusi RI. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban menjamin pemenuhan hak-hak kotban kekerasan seksual,karenanya pengabaiab tugas ini dianggap sebagai kedzaliman Sementara, jika negara,masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban melindungi tetapi justru melakukan kekerasan,termasuk kekerasan seksual, maka telah terjadi kejahatan ganda dan mutlak dimintai pertanggungjawaban hukum berlipat/lebih betat.

Pernikahan anak mencegah petnikahan anak adalah wajib atad pertimbangab mewujudkan kemasalahan keluarga yang sakinah,mawadah, warahmah, karena pernikahan anak lebih banyak menimbulkan madlarat/mafsadah(tidak bermanfaat/menimbulkan kerusakan) dibanding mendatangkan manfaat dan maslahah (kebaikan).Orang tua,keluarga,masyarakat,dan pemerintah adalah aktor terdepan yang wajib mencegah perkawinan anak.Kecuali jika pernikahan anak telah terjadi,maka kewajiban semua pihak untuk memastikan adanya perlindungan hak-hak anak,terutama hak atas pendidikan,kesehatan ,pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan,eksploitasi dan diskriminadi.

KUPI juga menyepakati dan menghasilkan rekomendasi tematik dari 9 tema diskusikan di arena kongres yaitu, 3 rekomondasi bidang pendidikan keulamaan perempuan ,4 rekomondasi pwnghentian kekerasan seksual,3 rekomendasi perlindungan anak dari pernikahan, 6 rekomondasi bidang perlindungan buruh migran

Rekomondasi bidang pemberdayaan aktor-aktor radikal melalui program deradikalisasi;  rekomondasi terkait peran dan strategi  ulama perempuan dalam merespon krisis dan komplik  kemanusiaan dan 7 rekomondasi peran ulama perempuan dalam penyelesaian ketimpangan sosial kerusakan linkungan.