Revitalisasi Fungsi Budgtair Pajak Bagi APBN dan Implikasi Terhadap Rahasia Bank

Beritash.com

Jakarta,25 Agustus 2017-Oleh PETRUS LOYANI Managing Director PETRUS LOYANl & Partner Tax Consultant & Tax Attorney.Pengertian pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang temtang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara Iangsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (ps.1 ayat 1 KUP).

Definisi pajak diatas terkait dengan teori gotong royang (Dr.Soeparman Saemahamidjajo) dan teori bakti (Dr. van den Berge) dan dalam definisi itu mengandung dua unsur pakok pajak, yaitu pertama, kontribusi dan kedua, peralihan kekayaan rakyat kepada Negara tanpa kontra (tegen) prestasi Iangsung.aPajak harus dipungut berdasarkan UU dan betsifat memaksa.

Harus berdasar UU berarti dalam memungut pajak, Negara harus mendasarkan diri pada UU yang sah, karena pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tanpa ada kontra (tegen) prestasi langsung kepada individu, padahal peralihan kekayaan dari satu sektor kesektor Iain tanpa adanya kontra (tegen) prestasi hanya dapat terjadi dalam hibah atau kemungkinan Iain bila peralihan itu dilakukan dengan kekerasan/paksaan misalnya dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan alias perampokan. Jadi bila pemungutan paiak dilakukan tanpa UU itu berarti terjadi kemungkinan yang kedua, yaitu Negara merampok uang rakyat, maka di lnggris dikenal istilah: “no taxation without representation” dan di Amerika dikenal istilah: "Taxation without representation
is robbery”(pungutan pajak tanpa UU adalah perampokan).

Memaksa berarti tentang pajak, Negara memiliki kewenangan mengenakan tindakan hukum dengan kekerasan/paksaan antara lain dengan menerbitkan

keterbukaan akses informasi keuangan mulal September 2018, UU no 1/2017 tentang Akses lnformast Keuangan, the prominent people / the have yang akan membawa terbang uangnya keluar negeri dan menyimpannnya disana serta melalukan tax evasion, akan mulai merasakan kebingungan dan ketakutan karena hampir tidak ada tempat bagi untuk bisa menyembunyikan uangnya, Hongkong sudah menandatangani kesepakatan dengan Indonesia mengenai AEO.Tersebut dan kemudian diharapkan berikutnya Singapura.

Masalahnya pada September tahun 2018 sudah masuk ketahun politik, apakah Pemerintahan Jokowi tetap berani konsisten melakukan law enforcement kepada para the have yang membandel, tetapi disisi lain menjadi pendukung dana untuk kampanye politiknya,kita masih harus menungguh sampai pada waktunya.

Keterbukaan akses informasi keuangan mulai September 2018 Jo. UU no 1/2017 tentang Akses lnformast Keuangan,the prominent people / the have yang selama ini  membawa terbang uangnya keluar negeri dan menyimpannnya disana serta melalukan tax evasion, akan mulai merasakan kebingungan dan ketakutan karena hampir tidak ada tempat bagi untuk bisa menyembunyikan uangnya, apalagi Hongkong sudah menandatangani kesepakatan dengan Indonesia mengenai AEO tsb dan kemudian diharapkan berikutnya Singapura.

Masalahnya pada September tahun 2018 sudah masuk ketahun politik, apakah Pemerintahan Jokowi tetap berani konsisten melakukan law enforcement kepada para the have yang membandel, tetapi disisi lain menjadi pendukung dana untuk kampanye politiknya, kita masih harus menungguh sampai pada waktunya.

JaIan Pemerintah,jalan apa yang ditempuh pemerintah untuk menutup atau sekurang kurangnya memperkecii kekurangan penerimaan pajak dan deiisit APBN tsb? Selain utang (yang tentu punya dampak sendiri dan ini tidak dibicarakan disini), jalan yang pertama dan utama yang ditempuh pemerintah tentu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan untuk mengoptimaikan penerimaan pajak yang notabene relatif masin rendah tersebut pemerintah telah mengambil kebijakan dibidang perpajakan yang kali ini berkolerasi dengan konvensi internasionai Negara Negara G20 yang pada bulan April 2009 menyatakan era kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan telah berakhir dan pada September 2009 Indonesia bergabung menjadi saiah satu anggota Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose (Global Forum). Pada November 2011 Pemerintah Indonesia menandatangani Convention on Mutual Administration Assistance in Tax Matter (MAC) yang pasai 6 nva mengatur peiaksanaan AEOI. Pada November 2014 G 20 Leaders’ Brisbane mendeklarasikan komitmen untuk mengimpiementasikan AEOI secara resiprokai berdasarkan Common Reporting Standard (CR5). Pada juni 2015 Pemerintah lndonesia menandatangani Multilateral Component Authority Agreement (MCAA) yang dalam Annex F nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulal AEOI pada bulan September 2018.

Berdasarkan konvensi internasional G 20 (khususnya MCAA) ituiah maka pada Mei 2017 Pemerintah menerbitkan PERPPU no 1/2017 tentang akses ini informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang pada 26 Juli 2017 PERPPU tersebut sudah ditetapkan menjadi UU no 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Peraturan tehnisnya yaitu PMK no.70/PMK/03/2017. Berkaitan dengan UU Akses informasi Keuangan ini (sebelumnya masih dalam bentuk PERPPU), tidak kurang dari Presiden Jokowi
pada waktu memperingati hari Buku Nasional di istana Kepresidenan pada Rabu 17 Mei 2017, mewanti-wanti bahwa ” kewenangan itu untuk kepentingan yang benar benar dibutuhkan, tidak untuk disalah gunakan.

Dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Muiyani indrawati dengan Komisi XI DPR senin tanggal 24 Juli 2017 dalam rangka penetapan PERPPU no 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan Perpajakan menjadi UU,9(Sembilan fraksi) Komisi XI, (kecuali fraksi Partai Gerindra) menyatakan menerima pajak.