FRONT BELA INDONESIA TOLAK MEIKARTA

Beritash, Jakarta 20 September 2017---Bahwa SUDAH SANGAT JELAS DAN LUGAS AMANAH DARI KONSTITUSI DAN IDEOLOGI FALSAFAH Bangsa lndonesia yaitu UUD 45 dan Pancasila yang murni dan konsekwen, bahwa negara menjamin terwujudnya keadilan hukum dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupula peran dan tugas rakyat bangsa indonesia sebagai pemiiik dan ahii waris yang syah terhadap tanah tumpah darah NKRI telah di atur dan ditentukan hak haknya dalam konstitusi UUD 1945 dalam berkeadilan dan berkedaulat baik secara Poiitik dan berkebangsaan di wilayah hukum NKRI.

Selanjutnya di dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku di NKRI, bahwa dalam segala hal pelaksaan dan didalam menjalankan pembangunan apapun haruslah sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan dan tidak bisa berbenturan dengan alasan diskresi artinya diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal tidaklah berbenturan pada peraturan perundang undangan yang iebih tinggi di atas nya. Pembangunan yang dilakukanharusiah mengacu kepada proses hukum dan keseimbangan lingkungan dan alam sebagai hak sosiai dan alam sekitarnya dengan mengacu kepada prinsip keadilan.

Pembangunan yang dilakukan pun harus tetap memiliki konsep yang berwawasan iingkungan baik aiam maupun sosial agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial dan kerusakan alam yang semakin parah dikarenakan tidak adanya kajian AMDAL dan izin didiam mendirikan bangunan, menciptakan suasana kecemburuan sosial yang semakin parah. Praktek-praktek ini terjadi pada pembangunan mega-mega proyek seperti Reklamasi dan Meikarta, hanya karna nilai investasi dari segelintir para pengembang mengorbankan hak-hak kehidupan rakyat dan lingkungan hidup serta menabrak peraturan-peraturan hukum yang telah disepakati dan laksanakan secara bersama di wilayah hukum Republik Indonesia.

Untuk itulah, kami sebagai rakyat bangsa indonesia yang memiliki hak dan juga sebagai ahli waris dari Republik indonesia menuntut pemerintahan daerah dan pusat untuk tetap berpegang teguh dan memiliki ketegasan didalam pelaksanaan hukum yang telah ditentukan dalam perundang undangan khususnya UUD 1945 sebagai acuan hukum tertinggi di NKRI. Oleh karena itu kami, dari elemen Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat di atas tanah air Republik indonesia dan juga sebagai ahli waris NKRI menyampaikan sikap sebagai berikut;
1,Memprotes keras sikap dan tindakan yang tidak mencerminkan amanah konstitusi UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.
2,Mengutuk keras para pelaku pembangkangan terhadap konstitusi UUD 45 Pancasiia
dan peraturan perundang-undangan lainnya didalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek tersebut.
3, Stop dan hentikan proyek pembangunan yang bersifat arogan 4, Pembangunan harus terwujud dan terlaksana atas konsep-konsep yang sesuai dengan aturan per-UU-an dan hukum yang berlaku
5,Tolak meikarta.
6, Proses hukum pelaku usaha maikarta.
7, Meminta kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan transaksi kepada pihak-pihak usaha yang melanggar hukum dalam hal ini Meikarta.