Konflik & Kekerasan di Rakhine,Myanmar Harus Segera Diakhiri

Beritash.com

Jakarta,5 Septemer 2017-Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia,Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas konflik dan peristiwa Kemanusiaan di wilayah Rakhine.Myanmar yang telah mengakibatkan banyaknya warga sipil Rohingya yang menjadi korban atas konflik tersebut.

Kami mengapreasiasi langkah positif dari Presiden Joko Widodo yang telah memyampaikan sikap pemerintah indonesia dengan menugaskan Menteri Luar Negeri untuk membangun dialog mencari penyelesaian dengan pemerintah Myanmar dan Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Untuk pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan,agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan.

Krisis kemanusiaan ini telah berlangsun sejak lama,di level International Sekertaris Jenderal PBB telah memyampaikan sikap dan memberikam masukan,'pentingnya mencari pendekatan holsitik untuk mengatasi akar penyebab kekerasan yang komplik." Selain itu PBB melalui Presiden Dewan HAM,
Joaquin Alexander Maza Martelli telah membentuk Tim Pencari Fakta(TFP)atau dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil Rohingya yang di ketuai oleh Marzuki Darusman (Indonesia), Radhika Coomaraswany (Srilangka)
Dan Cristopher Dominic Sidoti( Australia).Tim ini akan menjalankan mandat sebagaimana
Resolusi 34/22 yang diadopsi pada tanggal 24 Maret 2017 oleh Dewan HAM yang bekerja sama secara independen dan obyektif dan akan diduking oleh tim spesialis hak asasi manusia di Jenewa dengan berbagai untuk mencari fakta dan keadaan dari dugaan pelanggaran HAM baru-baru ini oleh pasukan militer dan keamanan di Myanmar,khususnya di Negara Bagian Rakhine.

PERADI di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI)
Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan atas situasi dan perkembangan konflik di Rakhine, Myanmar yg berdampak pada jatuhnya korban warga sipil Rohingya yg diakibatkan dari konflik tsb. Oleh karenanya, Bidang HAM DPN PERADI
DPN PERADI,
Haris Azhar, SH.,MA.(Ketua Bidang HAM),Mengetahui,