Press Conference "PERKUMPULAN PENGACARA PAJAK INDONESIA PERJAKIN"

Beritash.com

Jumat 15 September 2017-Sejak berakhirnya masa pengampunan pajak (tax amnesty) pada 31 Maret 2017, Pemerintah cq Kemenkeu cq Dirjen Pajak terus dipecut untuk lebih proaktif dan agresif dalam upaya menumbuhkan kepatuhan pembayar pajak dalam membayar pajak terutang dan jalan untuk itu mau tidak mau harus melalui penegakan hukum pajak dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak guna menutup defisit APBN. Defisit APBNP 2017 sebesar Rp. 397,23 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Defisit tsb dapat dimengerti karena sebagai gambaran kasar saja, dana untuk penyelesaian 129 proyek strategis Pemerintah pusat sudah menelan anggaran 2017 sebesar Rp. 900 triliun yang berarti hampir mene|an 50% dari APBN 2017 yang berjumlah Rp.2.133,29 triliun  dan karena itu dapat dipastikan untuk APBN 2018 defisit akan lebih membengkak lagi seiring dengan membengkaknya anggaran belanja Pemerintah pusat dan transfer kedaerah.

Gambaran singkat dan praktis diatas memberi pesan yang sangatjelas pada masyarakat bahwa pajak sebagai satu-satunya sumber penerimaan terbesar untuk APBN pasti akan digenjot habis habisan untuk memenuhi target penerimaan untuk APBN. Upaya penegakan hukum pajak memperoleh kekuatan yang semakin afdol dengan lahirnya UU no 9/2017 tentang Akses lnformasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dimana Dirjen pajak mulai September 2018 memperoleh kewenangan absolute untuk menggugurkan rahasia perbankan yang selama ini oleh UU no 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan diatur dengan sangat ketat.

Mengamati fenomena kebijakan dan semangat penghimpunan pajak (tax collection) yang menggebu dar Pemerintah, dengan probabilitas yang relatif besar dapat diprediksi kemungkinan akan terjadinya ekse penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam aneka ragamnya oleh oknum oknum otoritas pajai Tidak kurang dari Presiden Jokowi sendiri yang disatu sisi sebagai ”intellectual actor” tertinggi dari kebijaka optimalisasi penghimpunan pajak tetapi pada saat yang sama sangat menyadari kemungkinan bahax penyalah gunaan kewenangan oleh oknum-oknum otoritas pajak seperti ternyata dari kecemasannya yang tercermin dari wanti-wantinya yang dilontarkan pada pada peringatan hari buku nasional di istai kepresidenan pada 17 Mei 2017, tandasnya:”kewenangan itu untuk kepentingan yang benar ben dibutuhkan, tidak untuk disalahgunakan”. Mungkin Presiden ingat kata kata John Emerich Edward Dalberg Acton (alias Lord Acton, 1834 1902): ”Power tend to corrupt, and absolut power, corrupts absolutely".

Untuk itu periu keseimbangan kekuatan (balance of power) disisi pembayar pajak melalui pembel advokasi perpajakan oleh ahli ahlinya, yang paling tidak terdiri dari ahli hukum pajak dan akuntansi guna menghindari kemungkinan buruk penyaiahgunaan kewenangan oleh oknum otoritas pajak mengingat dampak dari penyalagunaan kewenangan bisa mengakibatkan ekonomi pembayar pajak collapse dan ketidak berdayaan ekonomi pembayar pajak pada akhirnya bisa menyusutkan penerimaan pajak yang berarti pula ujung-ujungnya merugikan keuangan Negara.

Untuk itu PERKUMPULAN PENGACARA PAJAK INDONESIA (PERJAKIN) yans telah berbadan hukum sejak 21 Maret 2016 yang disatu sisi sebagai mitra strategis Pemerintah dibidang perpajakan, khususnva di bidang edukasi yang meliputi sosialisasi dan penyuluhan kebijakan perpajakan dan disisi iain sebagai pembayar pajak, menyadari relevansi untuk merevitalisasi dan mempromosikan diri Iebih gencar lagi atas kehadirannya ditengah masyarakat pembayar pajak untuk kepentingan advokasi tersebut. Maka melalui pers conference ini kami maklumkan kepada khalayak ramai pada umumnya dan masyarakat pembayar pajak pada khususnya bahwa saat ini PERJAKIN telah melakukan perubahan dan penambahan struktur kepengurusannya dengan orang orang yang kompeten dibawah ini:
Ketua Umum : PETRUS LOYANI,SH, MH,MBA
Wakil Ketua Umum : Drs. PUTU ASTIKA, Ak
Sekretaris Umum : HUAKANALA HUBUDI, SH., MAP.,Ak..CA,BKP
Wakil Sekretaris Umum : MARCELLO PATTINAMA, SH.,MH Bendahara Umum :TAKISMEN, SE.,MM.,MBA.,BKP
Wakil Bendahara Umum :TAN ALIM, SE.,BKP
Ketua Departemen Organisasi : HARDI NAGAITOSAN, MM.,MSi Ketua Departemen Pendidikan : DAVID LESMANA, SE.,MBA
Ketua Departemen lT & Medsos : HENGKI HIMAWAN HIE, S.Kom.,BKP
Ketua Departemen Pengembangan :AGUSTINUS LUDONY, SE.,MM.,BKP
Ketua Departemen Hubungan Internasional : CORNELYS, SE.,MM.,BKP