UKI Mengadakan Diskusi "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu"

BeritashJakarta,20 September 2017-Graha William Soeryadjaya Kampus UKI Cawang ---Hak Cipta adalah hak yang sifatnya eksklusif, yang berarti hak yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya, karenanya tidak ada pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi tanpa izin dari pencipta dan atau dari pemegang hak ciptanya. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat dengan UUHC) menentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

UUHC menetapkan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. Permasalahan muncul adalah, apakah seorang pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik yang belum menjadi anggota dari suatu LMK dapat menuntut pihak lain (user) yang mempergunakan karya ciptanya tanpa izin?

Secara khusus, pengaturan tindak pidana pelanggaran hak cipta musik atau lagu terdapat dalam Pasal 113 UU No. 28 tahun 2014. Menurut Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., pengaturan tindak pidana yang ada dalam Pasal 113 tersebut justru merupakan suatu langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu atau musik.

”Dengan memperhatikan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu deiik aduan (kelacht delict) sebagaimana diatur daiam undang undang ini, dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya keberadaan dan kehadiran UU ini justru merupakan langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta di indonesia, karena undang undang Hak Cipta yang baru ini teiah menjadikan peianggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan,” ucap Hulman Panjaitan.

Untuk menjawab berbagai permasalah seputar Perlindungan Hak Cipta, khususnya pemegang hak cipta lagu atau musik, Universitas Kristen Indonesia yang pada tanggal 15 Oktober 2017 akan merayakan Dies Natalis ke-64, menggelar Diskusi lnteraktif yang menjadi salah satu acara daiam rangkaian kegiatan Dies Natalis UKi dan Dies Natalis Fakuitas Hukum UKi. Tema yang diangkat adalah ”Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu". Acara yang digeiar pada Rabu, 20 September 2017, di Auditorium Grha William Soeryadjaya, Gedung Fakuitas Kedokteran UKI, Cawang, pukul 09.00-12.00 WiB, menghadirkan 5 (lima) pembicara, yakni:

1. Yasonna H. Laoly, S.H., M. Sc., Ph. D ( Menkumham RI, Keynote Speech) 

2. Dr. Dra. Erni Widyasthari, Apt., M. Sc., (Direktur Hak Cipta & Desain lndustri DJKI Kemenkumham RI) 

3. ir. James Freddy Sundah (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) 

4. Dahuri, S.E. (Praktisi/ Pemerhati Karya Cipta Musik dan Lagu)

5. Hu'ma" Panjaitan. S.H., M.H., (Dekan Fakuitas Hukum UKi/Akademisi)

Direktoral Jenderal Hak Cipta mengatakan dalam pidatonya "Kekayaan Intlektual Kementerian Hukum dan HAM.

Persoalan hak cipta belum ada hukumnya, 20 tahun yang lalu masih itu saja persoalannya.
Indonesia permohonan untuk patengnya hanya 2000 pertahun yang lain kemana semua.Jangka waktu perlindungan hak cipta,
Perlindungan hak cipta seumur hidup pencipta kurang lebih 70 tahun.Program komputer 50 tahun sejak pertama kali di publikasikan.
Pelaku 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.Produsen rekaman 50 tahun sejak ciptaan di fiksasikan
Lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali di siarkan".

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, biasa disebut Konvensi Bernatau Konvensi Berne, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886.
Sebelum penerapan Konvensi Bern, undang-undang hak cipta biasanya berlaku hanya bagi karya yang diciptakan di dalam negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga negara Inggris dilindungi hak ciptanya di Britania Raya, namun dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Swiss; demikian pula sebaliknya.

Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurusi tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI), di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB. Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979.

Pada Januari 2006, terdapat 160 negara anggota Konvensi Bern. Sebuah daftar lengkap yang berisi para peserta konvensi ini tersedia, disusun menurut nama negara atau disusun menurut tanggal pemberlakuannya di negara masing-masing.

Kondisi yang berbeda terhadap karya cipta (musik misalnya) kemudian dipergunakannya (diumumkan atau diperbanyak) untuk kepentingan komersial, maka ada kewajiban untuk membayar royalti. Misalnya, menjadikan musik sebagai bagian dari proses dan aktivitas pertunjukan yang memang memungut biaya dari penontonnya atau memperdengarkan musik itu sebagai daya tarik untuk berkunjungnya konsumen. Penggunaan karya cipta tersebut akan dapat dikenakan kewajiban pembayaran royalti. Jika hal itu termasuk, maka berarti industri hiburan dan para pengusaha harus membayar royalti jika menggunakan musik untuk kepentingan mereka. Seperti mal-mal besar (di mana perusahaan retail besar ada di dalamnya), kafe-kafe, tempat karaoke, warung makan, konser, pentas seni mahasiswa, termasuk tempat seperti house musik, seperti kafe-kafe dangdut di pinggir jalan adalah pihak-pihak yang akan terkena membayar besaran royalti.