Konferensi Pers Upah Minimun Sektor Perbankan Yang Layak Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan

Jakarta,8 Nopember 2017-Kami Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan sebagai organisasi pekerja yang berada di sektor jasa keuangan perbankan yang beranggotakan 15 (lima belas) Serikat Pekerja Perbankan yang mewakiii 55015 Pekerja Perbankan seiama ini beium pernah terwakili ketika pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektorai Perbankan baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sebagai salah satu sektor barometer pendukung stabilitas dan kesehatan perekonomian Negara Kesatuan Republik indonesia yang saat ini terus berkembang dan berkompetisi dengan Negara lainnya untuk terus maju meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat kami Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan yang terdiri dari 15 Serikat Pekerja Perbankan memandang penting untuk

mengajukan 2 (dua) hal kepada Dewan Pengupahan, Pimpinan Konfederasi Serikat Buruh/Pekerja dan instansi Terkait, yaitu :

Melibatkan perwakiian Serikat Pekerja Sektor Perbankan dalam memutuskan UMSP/UMSK, khusus Sektor Perbankan.

Menyetujui Upah Minimum Sektoral Propinsi dan Kabupaten/Kota khusus Sektor Perbankan adalah sebesar 30% lebih tinggi dari Upah Minimum Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun pertimbangan dari kami adalah sbb :

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.561/7721/SJ Tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2017 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2018 per tanggal 30 Oktober 2017, terutama pada ayat 2 Point 013 yang berisi bahwa Proses penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi dan Kabupaten/Kota harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Serikat Pekerja pada sector yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha pada sektor yang bersangkutan.

Sektor perbankan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan perekonomian suatu Negara, karena sektor perbankan adalah salah satu sektor barometer pendukung stabilitas dan kesehatan perekonomian Negara.

Pekerja sektor Perbankan harus memiliki kualifikasi tertentu dan requirement tertentu daiam setiap pekerjaannya antara lain :

Rata rata memiliki kualifikasi Sarjana $1, termasuk pekerja level terendah sekalipun.

Memahami sistem, operasionai dan prosedur yang sangat kompleks.

Memiliki resiko yang besar atas setiap kesalahan atau kegagaian menjaiankan prosedur yang bahkan bisa berdampak systemic.

Memiliki resiko atau menjadi subject atas undang-undang sebagai berikut :
Undang-undang KUHP
Undang-undang Perbankan
Undang-undang Money Loundering
Atau TPPU
Undang-undang Transfer Dana
Undang-undang ITE.
Adapun hukuman atas pelanggaran keempat Undang-Undang terakhir tersebut diatas,semuanya adalah penjara diatas 5 tahun.

Pekerja di sektor perbankan adalah subject audit dari 2 lembaga yaitu BI dan OJK yang beresiko kepada business Bank secara Umum,serta
Perekonomian secara nasional jika sampai terjadi resiko yang berdampak systemic.

Standar requirement dan kualifikasi yang tinggi tersebut menyebabkan Bank Indonesia,mewajibkan menyisihkan 5 persen dari keuntungannya untuk kepentingan pelatihan karyawan,dimana setiap tahun pekerja di bank wajib mengikuti trening/pelatihan untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
Sehingga terjamin keamanan transaksi nasabah dan operasional bank.

Berdasarkan sumber data pertumbuhan domestik bruto per sektor di indonesia rata-rata semester 1 tahun 2016 dan 2017,
Sektor jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi 17% dari total pertumbuhan produk domestik bruto indonesia.
Kontribusi perusahaan-perusahaan di indonesia yang terdaftar pada emiten untuk periode kwartal 3 tahun 2017.Perusahaan dari sektor perbankan memberikan kontribusi sebesar 27,53% nomor 2 dibawah perusahaan di sektor Consumer Pharmacy.
[8/11 10.52] Emy Andi: Survey HAYS pada tahun 2016 terhadap 5 negara di Asia yaitu China, Hongkong, Japan, Malaysia dan Singapore terhadap gaji karyawan gaji karyawan perbangkan di negaranya masing-masing. Jika di konversikan ke nilai rupiah, maka japan tertinggi dengan IDR 29 Juta/Bulan dan terendah Malaysia yaitu IDR 10 Juta, seperti pada tabel dan grafik.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka upah minimum sektoral perbankan terhadap upah minimum
Provinsi / Kabupaten/ Kota tidak layak hanya 1 digit saja, dengan resiko yang di bebankan dan kontribusi sektor perbangkan kepada Negara maka penentuan UMSP Sektor Perbangkan dengan melibatkan serikat pekerja sektor perbankan dan UMSP baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah 30% dari UMP Masing-masing provinsi dan kabupaten / kota Seluruh Indonesia.

Hal ini bukanlah sebuah eksklufme serikat pekerja Kerah putih, bagi tidak adalagi pemisahan kelas, pemisahan kelas adalah siasat melemahkan perjuangan, karena semua adalah pekerja, semua adalah buruh kami adalah pekerja sektor perbangkan yang terbuka siap berjuang bergandengan tangan dengan semua buruh/ pekerja di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.