Diskusi Publik Kelompok Non Kekerasan di Indonesia Yang Terlarang

Jakarta,22 Maret 2018-Diskusi Publik ini dilaksanakan untuk  memprentasikan hasil penelitian tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang diikuti oleh Indonesian Muslim Crisis Center (lMCC) pads Agustus 2017-Februari 2018. Riset ini didukung oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UlN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UNDP.

Gafatar menjadi pilihan dalam riset ini berungkat dari sebuah peristiwa pada 2016 dimana ribuan dari kelompok ini mengalami pengusiran di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan Barat. Kelompok ini dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUl) dan dituduh makar oleh pemerintah. Tuduhan makamya kemudian pada 2017 tidak terbukti di pengadilan. Hanya saja pimpinan dari Gafatar (Mahfuz Muiz, Ahmad Mushadeq, dan Andri Cahya) kemudian divonis telah melakukan penodaan pada agama tertentu oleh pengadilan negeri Jakarta Timur.

Riset yang dilakukan oleh IMCC berusaha memotret siapa itu Gafatar, khususnya dalam keterkaitan dengan kajian Preventive Violent Extremist/Countering Violent Extremist (PVE/CVE). Riset ini mewawancarai l6 eks anggota Gafatar di Jawa Barat yang tersebar di di wilayah Bogor dan Tasikmalaya. Jawa Barat dipilih karena alasan dari ketetjangkauan narasumber. Sebab, setelah mereka terusir atau dievakuasi dari beberapa wilayah khususnya Kalimantan, mereka menutup diri karena menghindari tuduhan sesat dan makar. Kemudian wilayah Bogor dan Tasikmalaya dipilih karena menurut data kementrian agama, Bogor adalah jumlah terbanyak di Jawa Barat dan Tasik, para eks Gafatar mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah.

Riset ini juga berangkat dari pertanyaan bagaimana mereka bergabung dengan Gafatar dan bagaimana kondisi mereka setelah terusir dari Kalimantan. Beberapa temuan menarik bahwa ketertarikan mereka bergabung dengan Gafatar yang paling utama adalah tentang gerakan ketahanan pangan. Penelitian juga menemukan bagaimana Gafatar ini tidak memiliki persoalan dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Dalam banyak kegiatannya, mereka justru mensosialisasikan Pancasila dalam bentuk nyata. Selain itu, penelitian juga belum menemukan idoelogi pro kekerasan yang dimiliki Gafatar.

Diskusi publik ini akan mengelaborasi lebih lanjut tentang sebuah kelompok yang mana pro terhadap Pancasila dan tidak terbukti melakukan aksi kekerasan dalam ideologi organisasinya, kemudian dinyatakan sebagai ideology berbahaya, mendapatkan fatwa sesat dari MUI dan kemudian pimpinanya dikenai penodaan agama. Sehingga anggota Gafatar yang tersebar di banyak wilayah terusir dan mendapatkan perlalcuan kekerasan dari publik. Oleh karena itu diskusi ini akan membahas bagaimana seharusnya pemerintah, kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang PVE/CVE dan para aktivis beragama dan berkeyakinan seharusnya menyikapi ini.