HMI Gerakan Intelektual Kolektif Mewujudkan Indonesia yang Berkeadilan

Jakarta,6 April 2018-Jalan perjuangan menuju tatanan masyarakat madani tersebut mustahil terwujud tanpa adanya perantara berupa khalifah yang melekat padanya sifat fathanah, shiddiq, amanah, dan ber-tabligh. Dalam rangka itu, pembinaan mahasiswa diarahkan untuk menjadi insan yang selalu beribadah (mu’abbid), berjuang menegakkan ayat-ayat pembebasan (mujahid), dan berjuang dalam rangka pembaharuan atas status-quo (mujaddid) serta memiliki pemahaman atas hukum agama dan hukum positif (mujtahid).
Arah pembinaan tersebut diterjemahkan ke dalam wujud nyata proses perkaderan dan perjuangan membangun masyakarat. Namun, seumpama membangun sebuah bangunan, membangun masyarakat niscaya membutuhkan pengetahuan berupa teknik rekayasa (social engineering); wawasan atas pemetaan kelompok-kelompok masyarakat serta peran institusionalnya; teori-teori komunikasi dan interaksi masyarakat; hingga pengetahuan mengenai teori siklus peradaban. Demikian letak pentingnya ilmu, serta akal budi dalam menjaga nalar normatif agar segala bentuk perubahan dapat membawa kebaikan dan maslahat bagi segenap umat manusia.

Dalam sejarah umat manusia, praktek dominasi sebagian kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya selalu mewarnai kisah-kisah peradaban. Dominasi mewujud dalam berbagai rupa bentuk seperti dominasi feodal pada sejarah-sejarah Eropa, dominasi kaum bangsawan pada era merkantilisme, hingga dominasi kaum ultra-patriarkis dalam sistem jahiliyah. Hatta, dominasi menciptakan dikotomi kelas-kelas di masyarakat. Antara penindas dan yang ditindas.

Kelompok masyarakat yang tertindas merupakan kelas subordinat yang inferior. Keberadaan mereka adalah residu dari kecacatan sistem sosial yang disengaja. Lebih lanjut lagi, dalam konteks ekonomi, relasi penindas dan yang tertindas tersebut berupa dikotomi kelas pemodal dan kelas buruh yang melahirkan beragam permasalahan-permasalahan fundamental seperti ketimpangan dan kesenjangan. Kelas pekerja hanya diperlakukan sebagai sebuah elemen produksi yang terlihat. Berbeda dengan masyarakat primitif yang menjiwakan benda-benda, maka kelompok penindas membendakan jiwa-jiwa.
Seakan tidak pernah puas, manusia mengekspansi dominasinya juga terhadap lingkungan. Juga terhadap alam yang semestinya dia berikan kemakmuran. Sikap antroposentrisme demikian melahirkan berbagai krisis lingkungan yang bahkan mengancam keberlanjutan planet hunian manusia, bumi. Pada tahap tertentu, anggapan manusia sebagai makhluk rasional tidak sepenuhnya benar. Sebab keputusan manusia seringkali menyebabkan krisis bagi dirinya sendiri serta bagi lingkungannya.

Praktek dominasi kian nyata dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat pada awal millennium kedua. Perkembangan teknologi menisbikan bentangan ruang dan waktu, meningkatkan harapan hidup umat manusia, dan juga membuat praktek ekonomi kian efisien. Namun melalui teknologi pula, peranan manusia dalam rantai produksi dikecilkan. Teknologi menggantikan manusia dalam ruang-ruang produksi. Sebab peranan manusia dalam industri hanya membengkakkan ongkos produksi di samping memiliki risiko human error yang tinggi. Sedangkan teknologi dapat mengeliminasi potensi error dengan signifikan.
Terlebih pengaruh teknologi terkini terhadap industri menimbulkan dampak berupa disrupsi ekonomi. Dimana proyeksi perilaku manusia sebagai homo economicus tidak lagi linier. Dimana perubahan terjadi secara tepat, fundamental dan mengacak pola tatanan yang telah ada. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perilaku tamak manusia sangat memprihatinkan. Pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, abrasi pantai, kerusakan ekosistem, hingga pemanasan global adalah di antara permasalahan yang diakibatkan. Jangankan berbicara keberlanjutan, keseimbangan alam mustahil dapat dicapai bila manusia-manusia industri rajin mengeksploitasi lingkungannya.
Padahal masyarakat dan lingkungan adalah amanah yang perlu dijaga. Itulah sebabnya para khalifah dituntut memiliki sikap amanah. Rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan adalah bagian dari sikap seorang pengabdi yang beriman. Selain itu, manusia dan lingkungan memerlukan harmonisasi demi menjaga keberlanjutan dan demi mengangkat derajat manusia menjadi lebih beradab. Disinilah kaum intelektual semestinya berperan sebab kemajuan sebuah bangsa dan kelestarian lingkungan turut ditentukan oleh peranan kaum aktifis dan intelektualnya. Disini pula HMI sebagai himpunan kaum intelektual perlu berperan.

Dalam rangka membawa manfaat perubahan pada masyarakat, terdapat beragam diskursus pendekatan intelektual. Model-model gerakan intelektual diperkenalkan antara lain oleh Julien Benda, Gramsci, Manheim dan Bourdieu misalnya. Namun pendekatan ala Bourdieu lazim disebut intelektual kolektif. Konsep dan gerakan intelektual kolektif dianggap sangat relevan sebab tidak semata menempatkan intelektual harus di luar struktur sepertimana Benda; tidak mesti terkait dengan lingkaran kekuasaan seperti halnya ide Gramsci; dan tidak juga semata pemikir bebas (free-floating) yang memberikan pengertian di antara kelas-kelas seperti ide Manheim.
Intelektual kolektif menjahit konsep-konsep tersebut menjadi jahitan konsep yang universal, lintas-dimensi, dan multidisipliner. Sebab intelektual kolektif menanggung kepentingan yang juga universal. Tidak dibatasi struktur kelas, hirarki peran sosial, namun juga tidak sebatas memberikan saling pengertian semata. Karena dunia sosial tidak semata-mata kumpulan perilaku dan tindakan individu yang ditentukan oleh struktur, namun merupakan praktik sosial. Selain itu, konsep intelektual kolektif yang lintas-dimensi mampu menciptakan potensi gerakan pembebasan yang massif.
Sepertimana yang telah disebutkan, gerakan intelektual kolektif adalah gerakan yang lintas-budaya, bangsa, negara dan lintas-disipliner. Gerakan ini memiliki jaringan informal, tidak terkonsentrasi di satu pusat, dan memiliki struktur yang bebas dan cair namun tetap berpedoman pada prinsip pemikiran pembebasan. Beragam aliran pemikiran, perspektif dan cita-cita juga dapat diakomodasi. Selain itu, gerakan ini juga menekankan kemandirian intelektual serta keterlibatan politik dalam rangka mengikis ketidakadilan.
Dalam rangka mempromosikan gerakan pembebasan, Pengurus Besar HMI mengadopsi konsep intelektual kolektif sebagai basis gerakan dalam kepengurusan. Sebab manakala di tengah pergerakan zaman yang semakin dinamis, langkah pembebasan memerlukan gerakan yang lebih substansial tanpa terpaku pada struktur-struktur yang berpotensi menghambat. Terlebih, bila struktur-struktur tersebut tidak mampu memenuhi tuntutan gerakan pembebasan yang luwes dan praksis.
Bapak Ibu dan hadirin yang budiman,
Dalam pedomannya, HMI telah merinci kriteria sebuah tatanan masyarakat yang ideal berikut dengan strategi perjuangannya guna membawa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Yakni keadilan dari segi hukum, ekonomi, politik, lingkungan dan lain-lain. Sebab akses kepada keadilan adalah hak setiap makhluk di muka bumi. Kami berharap kepengurusan ini dapat memanifestasikan nilai-nilai perjuangan yang telah dirumuskan serta mampu menerjemahkan konsep gerakan intelektual kolektif dengan lebih efektif agar dapat membantu terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.