Berita Hoax Terhadap Perkara Partai Hanura Menyesatkan dan Membangun Kebohongan Publik

Jakarta, 18 Mei 2018---Perkara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang sedans bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, cukup menyita perhatian masyarakat luas yang dipicu oleh adanya pemberitaan terhadap putusan Perkara a quo yang tendesius, menyesatkan bahkan membangun kebohongan publik yang menimbulkan keresahan bagi kader-kader dan simpatisan Partai Hanura serta membuat masyarakat umum terkecok dengan fakta yang sebenarnya.

Proses perkara Partai Hanura yang cukup menyita perhatian masyarakat luas ini sedang berjalan di Pengadi|an Tata Usaha Negara Jakarta ini bermula dengan adanya dua perkara gugatan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) DARYATMO, S.IP dan Sekretaris Jenderal SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH, melalui kuasa hukumnya KANTOR ADVOKAT H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, yaitu :

Pertama dengan register perkara Nomor : 24/6/2018/PTUN-JKT, tanggaL 22 januan 2018, oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) DARYATMO, S.IP dan Sekretaris Jenderal SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH, melawan Menteri Hkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dan yang mengaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nuranl Rakyat (Hanura) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Tergugat II Intervensi, dengan obyek sengketa untuk membatalkan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak sasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahur 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalusasi Pengurus Dewan Piminan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.

Kedua perkara permohonan Fiktif Positif dengan register perkara Nomor 12/P/FP/2018/PTUN Jkt, Tanggal, 17 April 2018 dengan Pihak Penggugat oieh Dewan Pimpinan Pusat Partal Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) DARYATMO, S.IP dan Sekretaris Jenderal SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dan yang mengaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderai sebagai Tergugat II Intervensi, dengan obyek sengketa untuk membatalkan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018,0esman Sapta Odang (0S0) dan Herry Lontung Siregar Menurut Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). H. Adi Warman, SH, MH, MBA, yang juga kuasa hukum Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sarifuddin Sudding, SH, MH, pembatalan SK M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam proses pemeriksaan para saksi yang diajukan oleh para tergugat dua intervensi yaitu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar, akan tetapi sebelumnya pada tanggai, 19 Maret 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeiuarkan amar penetapannya yaitu;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat menberi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, Tanggal 17 Januari 2018 selama Pemeriksaan sampai Putusan dalam Perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap kecuali
ada Penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya;
3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya Penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketan.
4.Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat penetapan ini sampai dengan keputusan;

Terhadap putusan penetapan tersebut,Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tergugat telah melkasanakannya dengan baik dengan mencatumkan kalimat catatan dalam wibsite resmi Dirjen AHU Kemenkumham RI terkait dengan SK Partai Hanura,"ujar Adi Warman.

Dengan demikian, secara hukum, kata Adi Warman, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) itu, mengatakan, Surat Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Mengenai Kepengurusan Partai Hanura yang Ketua Umumnya Oesman Sapta Odang (0S0) dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal, ditunda pelaksanaannya atau yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan politik dan hukum lainnya termasuk mengajukan Calon Legislatif (Caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019 nanti.

Dikatakannya lagi, Alhamdulilah tepat 21 hari dari tanggal pendaftaran mengenai proses perkara Permohonan Fiktif Positif dengan register perkara Nomor
12/P/FP/2018/PTUN-Jkt, Tanggal 17 April 2018.“Alhamdulillah tepat 21 hari dari tanggal pendaftaran permohonan kepada Majelis Hakim telah mengeluarkan keputusan
yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :
1.Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena obyek perkara Pemohon tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2017, Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapat Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah.
2.Membebankan biaya perkara sebesar Rp.362.000,- kepada pemohon.

Menurutnya terhadap bunyi pasal 3 ayat (3)huruf b tidaklah termasuk obyek perkara yang dapat di ajukan di pengadilan sebab ayat 3 huruf b,
Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah mengajutan gugatan.

Untuk itu katanya,penjelasan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara jakarta terkait dengan perkara fiktif positif ini,Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa pokok perkara,Subtansi dan materi pemohon,sehingga menimbulkan pemberitaan yang beredar sengaja digoreng oleh pihak ketiga terkait dengan putusan perkara "a quo", adalah berita yang sesat dan kebohongan publik dengan maksud untuk meresahkan para kader dan simpatisan Partai Hanura dan masyarakat dapat terkecoh dengan fakta hukum yang sebenarnya.