Forum Pemilik Hak Sulung Tanah Adalah Mamaku

MIMIKA – Tahun 1967 pada saat kontrak kerja PT. Freeport Indonesia Pertama dan Kontrak Kerja ke dua PT. Freeport Indonesia tahun 2000 bahwa, secara Hukum Pemerintah Indonesia dan Kontraktor PT. Freeport terus mengabaikan hak-hak dasar Rakyat yang mana sudah secara jelas diatur dalam undang-undang di antaranya :

Undang-Undang  No. 21 tahun 2001 otonomi khusus bagi Provinsi Papua Pasal 43,Ayat 1 :  Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.Ayat 2 : Hak-hak Masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.Ayat 3 : Pelaksanaan Hukum Ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh pengusaha adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Ayat 4 : Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannnya.Undang-Undang Minerba tahun 2009 BAB XIX tentang hak UlayatUndang-Undang 45 Pasal 33 ayat 2 Bumi dan air dan seterusnya kuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya demi kemakmuran RakyatPancasila Sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradap serta sila 5 Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Mengacu ke Landasan Undang-Undang, Otsus Papua dan Pacasila maka, hak-hak kami sebagai Pemilik Dusun atau daerah adat yang biasa dikenal dengan daerah keramat yang mana daerah ini biasa menjadi sumber kehidupan dan suber kepercayaan Adat diambil dengan paksa dan tanpa ada kesepakatan yang wajar saat itu, sehingga 2 kali kontrak karya masyarakat Pemilik Hak Ulayat tidak pernah dilibatkan dalam Proses Negosiasi Kontrak Karya.

Sehingga saat ini kami generasi mudah mulai melakukan perlawanan untuk mencari keadilan berdasarkan undang-undang dan hukum atas ketidakadilan dan perampasan hak-hak dasar masyarakat adat  yang berdomisili di wilayah kontrak karya Freeport Indonesia yang terjadi selama 51 tahun ini.

Kerja sama Freeport, Lemasa dan PEMDA Mimika

Akhirnya PT.Freeport Indonesia bersama Lemabaga Adat Suku Amungme (LEMASA) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mulai melakukan kesepakatan untuk menunjuk satu team Independen dari Antropologi dan hukum dari Universitas Negeri Cendrawasih Papua untuk melakukan Pendataan dan penelitian dari kampung-ke kampung selama  14 bulan akhirnya ditutup degan acara Fokus Group Diskusi dan lokakarya dengan seluruh Mitra Terkait dari Freeport, LEMASA, serta Pemda Mimika, yang menjadi Presenter Team UNCEN pada tahun 2014.