HANURA BERI APRESIASI JOKOWI TIDAK HADIR RAKERNAS OSO Di RIAU

Jakarta 11 Mei 2017 --Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bersama jajaran kementrian Kabinet kerja yang di harapkan kehadirannya, akhirnya batal menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 tahun 2018, Partai Hati Nurani Rakyat versi Sdr, Oesman Sapta- Sdr, Herry Lontung Siregar, yang di selenggarakan di gedung gelanggang Remaja, Kota Pekan baru, Provinsi Riau (8/9).

Alasan ketidakhadiran presiden dalam pembukaan Rakernas Partai Hanura sebagai partai politik Politik pendukung pemerintah itu belum mendapat penjelasan resmi dari pemerintah pusat.

Terpantau dengan jelas, suasana detik-detik pelaksana Rekernas Partai Hanura diwarnai dengan keluar masuknya peserta rapat dan para undangan lainnya karena di picu oleh panasnya arena ruangan yang di sebabkan sebagian AC - nya mati.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) H.Adi Warman, SH, MH, MBA, yang juga kuasa Hukum Marsekal Madya TNI (purn) Daryatmo, S.IP dan Syarifuddin Sudding, SH,MH, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai ketua umum dan sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat  (Hanura).

H. Adi Warman mengatakan depan awak media "kuasa hukum DPP Partai Hanura menyampaikan apresiasi ada beberapa hal bahwa Presiden RI tidak menghadiri Pembukaan RAKERNAS Partai HANURA versi OSO dan. HERRY LONTUNG SIREGAR tidak dapat mengatas namakan Ketua umum dan sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura dalam melakukan kerja-kerja politiknya termasuk mengajukan calon legislatif pada pemilu 2019 sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum memikat (incest gewiisde) dan atau adanya penetapan pengadilan tata usaha Negara yang mencabut kembali pada penetapan pengadilan Tata usaha Negara Nomor: 24/G/2018 PTUN-JKT tanggal 19 maret 2018 tentang penundaan pelaksaan surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia no: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus dewan pimpinan pusat partai  hati nurani Rakyat masa bakti 2015-2020, Tanggalc17 Januari 2018, ini menandakan bahwa hukum sudah bisa ditegakkan di negara Republik Indinesia dan ini menandakan bahwa Presiden patut pada hukum.
dimana kami kuasa hukum DPP Partai HANURA".