Membongkar Skandal Perampokan Aset BUMN

Jakarta 19 Juli 2019 Baden Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. Keberadaan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu fondasi perekonomian Indonesia, disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi. Upaya dan tujuan BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian negara tentu harus dikelola dengan baik. transparan, akuntabel dan profesional sehingga terwujut perusahaan negara yang sehat.

BUMN yang sehat dan kompetitif merupakan syarat agar BUMN dapat menjalankan peran dan fungsinya, baik sebagai fungsi komersil maupun sebagai punyai social. Namun demikian, pada faktanya berbagai permasalahan baik yang datang dari internal maupun eksternal muncul dalam tubuh BUMN. Permasalahan inilah yang kemudian menggerogoti kinerja BUMN.

Contoh carut-marut adanya persoalan dalam tubuh BUMN yaitu adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang membagikan negara dalam perjanjian konsensi antara KSOP V marunda dengan PT.Karya Cipta Nusantara (PT.KCN) guna pengelolaan kawasan berikat dan perairan yang berlokasi di bidang C-01 (Pier 1, Pier II, Pier III) milik PT.KBN (Persero) di Marunda, Jakarta Utara.

Pada tahun 2014 dalam Lapotan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Semester I) No.31/Auditama Vll/PDTT/O3/2014/Tanggal 12 Maret 2014 atas pengelolaan, pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi tahun buku 2011, 2012, dan 2013 terdapat beberapa temuan yang merugikan negara.
Bahwa tindak lanjut dari temuan BPK tahun 2014 dun peraturan Menteri BUMN R1 No.Por ) No. Per-l3/Mbu/O9/2014 terhadap pengelolaan aset-aset yang dinilai merugikan negara harus dilakukan renogoisasi.

Adanya temuan tersebut maka diperlukan aparat/ institusi penegak hukum dalam hal ini KPK, Kojaksaan atau Polri untuk menindaklanjuti segera dan memprioritaskan dugaan korupsi terkait konsesi tersebut mengingat besamya potensi kerugian negara yang timbul. Pihak Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan lautjuga perlu meninjau ulang peijanjian konsesi tersebut apabila benar ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara agar tidak dianggap melakukan pembiaran Dengan beberapa penjelasan diatas maka dalam rangka mengawal tatakelola BUMN menuju pada Good Corporate Government (GCG), Indonesia Accountability Forum dan Komite Aksi Pcmuda Anti Korupsi merasa perlu untuk mendiskusikanya dan mendorong:

1. Mendesak Kementerian BUMN sebagai kementerian yang bananggung jawab langsung atas tata kelola BUMN mengambil sikap tegas terbadap segala bentuk tindakan melawan hukum yang ada di tubuh BUMN

2. Untuk menyelamatkan indikasi kerugian negara maka kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum di PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

3. Mendesak KPK menindak seluruh pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum yang berindikasi merugikan keuangan negata di PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).