Somasi Untuk SBY

Jakarta 19 Agustus 2018,Jabatan anggota DPR RI merupakan jabatan tunggi dan merupakan salah satu pilar tegaknya Negara Republik Indonesia. Demikian tingginya jabatan ini, hingga ada kode etik yang wajib di junjung tinggi anggotanya

Kode etik ini di langgar, maka gugurlah martabat, kehormatan,citra, dan kredibilitasnya sebagai wakil rakyat.
Pasal 3 Kode etik dewan perwakilan Rakyat RI menegaskan bahwa Anggota DPRI wajib bertaqwa kepada tuhan YME, berjiwa Pancasila, taat pada UUD 1945 dan peratura perundangan, berintegrasi tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat,memenuhi peraturan tata tertib DPR RI, menunjukkan profesional sebagai anggota, dan selalu berupaya meningkatkan kinerjanya.

Penggunaan gelar akademik oleh anggota DPRRI, merupakan salah satu perbuatan yang harus menjungjun tinggi kejujuran, kebenaran dan ketundukan kepada praturan perundangan yang mengatur tentang penggunaan gelar akademik gelar akademik. Gelar di gunakan dan di umumkan kepada masyarakat harus sesuai  dengan fakta sebenarnya harus sesuai ketentuan perundangan menggunakan gelar tidak sesuai dengan fakta ketentuan perundangan disebut sebagai tindak pidana pemalsuan gelar akademik.

Ada beberapa masyarakat membuat laporan kepada Forum Silaturahmi Alumni (FSA)dan (HMI)
lintas generasi menyebutkan bahwa salah satu anggota DPR RI partai Demokrat, di duga kuat menggunakan gelar palsu, kembali maju sebagai calon Anggota DPRI salah satu pemilihan Jawa Barat.

Indikasi gelar palsu ini berdasarkan beberapa fakta berikut :
1. Pada tahun 2009 yang bersangkutan dalam alat peraga kampanyenya selalu menggunakan gelar SE dan MM, lalu pada tahun 2014 yang bersangkutan dalam alat peraga kampanyenya selallu menggunakan gelar BBa dan M.Si. Pada saat ini yang bersangkutan menggunakan gelar M.Si saja dalam daftar calon anggota legislative sementara di dalam situs komisi Pemilihan Umum RI;
2. Berdasarkan data yang tertera di situs resmi DPR RI http://www.dpr.go.id pada tahun 1992-1995 yang bersangkutan menempuh pendidikan Marketing di State University Of New York at Stoory Brook (USA), dan pada tahun 1995-1997 ia menempuh pendidikan di Dowling College (USA) dengan dua jurusan sekaligus, yakni Marketing dan Mathematic.
3. Bagaimana mungkin, kuliah di luar negeri namun mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE) dan Magister Management (MM), ini bertentangan dengan Pasal 93 Pasal 28 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tunggi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-
4. Jika seseorang kuliah di luar negeri, maka ia wajib melakukan penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri di Kemenristek Dikti agar ia bisa menggunakan gelarnya di Indonesia dan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
5. Pada Tahun 2014, ia memakai gelar BBA dan M.Si pada alat peraga kampanyenya. Entah dari mana gelar BBA ini ia dapatkan. Sedangkan utk gelar M.Si, jika menilik dari laman http:www.dpr.go.id, ia mempeoleh gelar tersebut dari Universitas Krisna Dwipayana yang ia tempuh paa tahun 2011-2013 pada jurusan Ilmu Administrasi. Ketika kami cek di website forlap.ristekdikti.go.id, tidak terdapat nama yang bersangkutan;

Selanjutnya, kami mempertanyakan proses rekrutmen di Partai Demokrat yang membiarkan hal ini terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini tentu saja sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Dan ini adalah sebuah preseden buruk bagi NKRI dan Partai Demokrat.
Berdasarkan paparan di atas, maka kami meminta kepada Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat agar MEMBATALKAN Calon Anggota DPR RI tersebut DARI DAFTAR CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRAT.
Jika dalam waktu paling lambat 1x24 jam sejak di tandatanganinya surat ini, mak kami akan membawa permasalahan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.