Diskusi Publik Jaringan Muda Muslim Jayakarta,"Telaah Gerakan #2019GantiPresiden Dari Perspektif Ancaman Negara"

Jakarta,8 September 2018-Dalam perspektif demokrasi,ekspresi kebebasan demokrasi.Itu bagian dari pihak politik sekaligus manifestasi dari kebebasan sipil.Lantas,dimana letak masalahnya.Gerakan #2019 Ganti Presiden lahir dalam konteks politik yang panas karena gerakan politik identitas yang menjadi"efek kupu- kupu" dari proses politik jakarta tahun 2012 ketika Fauzi Bowo melawan Joko Widodo dalam pilkada DKI Jakarta.

Gerakan ini dicetus dan dikendalikan oleh elite Partai Keadilan Sejahtera Ali Mardana Serta yang kemudian dibantah PKS sebagai gerakan partai, melainkan "gerakan umat”.

Soal istilah, silahkan saja berubah. Yang jelas, masyarakat tahu bahwa itu gerakan politik yang dirancang dan dijalankan oleh kader PKS. Formalitas dari gerakan bisa saja non-partai tetapi dari aspek factualhistoris, orang tahu bahwa itu gerakan politik partai.

Ada dugaan, kelompok radikal yang memperjuangkan Khilafah ikut memboncengi gerakan #2019 GantiPresiden. Dugaan ini didukung oleh berbagai temuan intelijen di lapangan yang melihat adanya spanduk Khilafah berlogo partai PKS seperti pada
foto di bawah ini.

Jadi,letak masalahnya pada motif dan pelaku gerakan #20196antiPresiden: (a) gerakan itu dijadikan kuda Troya untuk kepentingan yang membahayakan ketahanan ideologi negara, dan (b) diduga ada kelompok radikal ikut di dalamnya untuk memperoleh jalan kekuasaan dalam rangka mendirikan Khilafah sebagai cita-cita politik mereka.

Format dari gerakan itu jelas demokratis, karena tiap orang atau kelompok boleh menyatakan sikap/pandangan politiknya dengan cara berserikat/berkumpul menyatakan aksi protes, dan
sebagainya.

KUHP pasal 106-110 mengatur soal makar. Saya tidak ingin masuk ke wilayah itu. Terlalu jauh dan vulgar untuk menyimpulkan itu sebagai gerakan makar.

Masalahnya lebih penting dari sekedar makar yang subtansinya adalah upaya menggulingkan kekuasaan/pemerintahan yang sah. Masalahnya adalah ada anasir
yang ingin menggantikan dasar Negara Pancasila dan mendirikan NKRI Syariah seperti yang seringkali diteriakkan dalam orasi
di berbagai aksi unjuk rasa sejak tahun 2016 di Jakarta dan di berbagai kota lain di Indonesia.

Adapun Narasumber:
1. Stanisius Riyanta (Pengamat Intelejen)
2. Karyono Wibowo (Pengamat Politik/Direktur Eksekutif IPI)
3. Boni Hargens (Kubu Jokowi/Pengamat Politik)
4. Effendi Simbolon (Politisi PDIP)
5. Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS)
6. Ahmad Fathul Bari (Politisi PKS)
7. M. Taufik (Politisi Gerindra)