Gelar FGD, KPID DKI Jakarta Belum Memaksimalkan Kewenangannya di Pemilu 2019

[.com- Legal Standing KPI dan KPID dalam melakukan pengawasan lembaga penyiaran saat Pemilu 2019 dipertanyakan Lestari Nurhayati, pakar komunikasi atau Dosen di LSPR. Hal ini diungkapkannya dalam  Fokus Group Discussion (FGD) yang bertajuk Evaluasi Lembaga Penyiaran Dalam Menyampaikan Informasi Pemilu tahun 2019, di kedai kopijadi -Tebet - Jaksel hari ini (sabtu, 13/06/2019) yang diselenggarakan JaDI-Jakarta bekerja sama dengan KPID - DKI Jakarta.
Menurutnya, KPI dan KPID belum memiliki goodwill dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat. Sehingga, menurutnya masyarakat sipil masih meragukan kewenangan komisi penyiaran ini  dalam menindak pelanggaran pemilu oleh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. "UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Penyiaran, masih belum maksimalkan kewenangan KPI maupun KPID dalam menjalankan fungsi dan tugasnya," Ujarnya. Ia menegaskan, mestinya hal itu menjadi peluang KPI untuk membuat regulasi yang belum diatur oleh KPU atau Bawaslu, jangan menunggu atau meminta mereka yang mengatur.

Pendapat ini diperkuat Jerry Sumampaw, Komite Pemilih Indonesia (TePI). Ia mengtenggarai di satu sisi KPI melebihi kewenangannya. Misalnya, dalam kasus pidato yang disampaikan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum massa kampanye dilaksanakan. "Mestinya, paslonnya yang dikenai, bukan lembaga penyiarannya," Ungkapnya mencontohkan. Menurutnya ini sebaliknya malah lembaga penyiarannya.

Hal ini dibantah oleh Risky Wahyuni, Wakil Ketua KPID-DKI Jakarta dan M. Jupri, Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Menurut mereka kapasitas kewenangan lembaga yang mereka pimpin sudah sesuai dengan undang-undang. Bahkan, dalam kasus yang disampaikan Jerry Sumampaw, Jupri menegaskan mereka berpegang pada UU Nomor 7 tahun 2017 dimana diatur kewenangan lembaga mereka tersebut.

Risky Wahyuni menegaskan bahwa selama tahapan pemilu 2019 berlangsung, instansinya menjalankan kewenangannya atas perjanjian 3 lembaga (KPU, Bawaslu dan KPI --red) terkait penyampaian informasi pemilu dan kampanye di televisi ataupun radio. "Ada gugus tugas yang mereka sepakati,  terkait penyiaran kampanye yang disampaikan peserta pemilu di televisi dan radio," Tutur Risky Wahyuni yang juga merangkap di bidang pengawasan isi siaran KPID-DKI Jakarta.

Bahwa ia menyadari keterbatasan kelembagaannya,  ia mendorong untuk bersama-sama melakukan revisi Undang-Undang penyiaran tersebut, termasuk pembatasan kepemilikan media yang belum diatur secara ditail. "Jangankan revisi Undang-Undang, aturan turunnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) saja sampai hari belum diterbitkan," Tuturnya. Untuk menyiasatinya akhirnya melalui PKPI (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia), seperti Pedoman Lembaga Penyiaran.

Hasil Pengawasan KPID Jakarta

Dalam sela-sela diskusi tersebut, KPID-DKI Jakarta menyampaikan hasil pengawasannya selama berlangsungnya Pemilu 2019. Disebutkan salah satu hasilnya dengan memberikan teguran kepada beberapa media televisi yang tidak menaati aturan kampanye. "Kecendrungannya mereka melebihi spot iklan kampanye yang harusnya hanya 10 spot per hari, ternyata mereka ada yang sampai 13 spot per hari," Jelasnya.

Lebih lajut ia menyayangkan KPU DKI Jakarta tidak menjadikan Media Lokal sebagai media patnernya. Belum lagi aturan yang berubah-ubah yang menyulitkan mereka mensosialisasikan terkait teknis pemasangan iklan kampanye di lembaga penyiaran. "Idealnya semua aturan sudah selesai dibuat 1 tahun sebelum pelaksanaan kampanye," Usulnya kemudian. Bahkan ia mempersoalkan devinisi kampanye. Sebab katanya, divisi tersebut belum menjawab tantangan bagi media penyiaran.

Hal lain yang disoroti KPID DKI Jakarta tidak terfasilitasinya secara maksimal pemasangan iklan kampanye untuk calon DPD. Menurutnya banyak calon DPD yang tidak memahami secara teknis bagaimana mereka memasang iklan kampanye di media penyiaran, terutama di media televisi. "Ada persoalan teknis yang belum diatur terkait tidak beriklannya calon DPD, apakah slotnya bisa diisi oleh calon yang lain atau bagaimana," Ungkapnya. Hal inipun dibenarkan Betty Epsiloon Idrus, Ketua KPU DKI Jakarta.

Betty mengungkapkan bahwa banyak calon DPD mengeluhkan mahalnya produksi pembuatan iklan untuk media televisi dalam format HD.
"Selama masa kampanye berlangsung hanya 9 - 13 calon DPD yang mampu beriklan kampanye di media televisi," Sebutnya menjelaskan. Ia menyarankan sebaiknya beriklan kampanye untuk DPD diganti dengan format sosialisasi, sehingga hanya dibutuhkan gambar foto yang di sediakan calon DPD.

Kurang Unsur Pedidikan Politik di Media Penyiaran

Pendidikan politik melalui media penyiaran sangat kurang disajikan oleh media penyiaran. Masyarakat kita lebih banyak disuguhkan hal-hal yang tidak subtansi, unsur edukasinya kurang.  Bahkan ada media penyiaran menjadikan  mensos yang viral sebagai salah satu bagian siaran beritanya. "Terkesan media penyiaran lebih mengutamakan issue-issue yang kontra produktif  terhadap perkembangan demokrasi dan tidak mendidik," Tegas Dahliah Umar, Ketua Presidium JaDI-DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil pantauannya,     media lebih menyenangi berita yang terkesan kontraversial, ketimbang yang dibutuhkan masyarakat termasuk saat pelaksanaan debat presiden dan wakil presiden. "Calon terjebak pada dialektika  electoral, bukan membahas yang hal-hal yang penting bagi masyarakat misalnya tentang pendidikan atau soal korupsi," Jelas Tim Pemeriksa Daerah DKPP DKI Jakarta. Senada dengannya, Ray Rangkuti, Lingkar Madani (Lima) dan Kaka Suminta, KIPP Nasional menyoroti bahwa trand pemilu kedepan akan di dominasi dua issue. Pertama, masalah money politik yang masih tinggi di pemilu kita. Kedua, politisasi agama yang serangannya melalui udara. "Sehingga mereka berharap ada formulasi yang efektif untuk lebih selektif dalam menyaring berita ini. [Dahlia]