RAKYAT BATAM TUNTUT KEMENTERIAN LHK BEBASKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI UNTUK MEREKA

RAKYAT BATAM TUNTUT KEMENTERIAN LHK BEBASKAN PEMBANGUNAN
RUMAH LAYAK HUNI UNTUK MEREKA



Jakarta 30 Juli 2019- PT. Kayla Alam Sentosa yang dipercayakan oleh warga seusai melakukan
pemetaan dan pendataan, maka disimpulkan sekitar 33 hektar dan akan dibangun
sebanyak 1.500 kapling rumah dengan ukuran 8x12 meter.

“Kami melakukan itu atas ajakan pihak warga, yang juga sebagai pemilik kebun,
yang ternyata kebun warga tersebut,masuk dalam wilayah kawasan hutan
lindung,”
ujar Direktur PT.KAS, Indra May.

Dalam perjanjian antara pihak warga dengan PT.KAS, disepakati,setiap kepala
keluarga sebanyak 400 KK yang tinggal secara “liar”, akan mendapatkan dana
sebesar Rp.1juta,dan dari hasil penjualan kapling, pihak pemilik kebun masih
mendapatkan bagi hasil sebesar 15 persen, dan untuk perusahaan sebesar 85
persen.

Selama melakukan pengerjaan proyek pembangunan tersebut,hingga ketahap
penjualan-penjualan sudah dilakukan transaksi sebanyak 200 kapling, dengan
harga perumah sebesar Rp.26 juta.Rupanya proyek pembangunan rumah disekitar wilayah tersebut,bukan hanya
dilakukan oleh PT.KAS,namun masih ada perusahaan pengembang lainnya yang
juga melakukan proyek pembangunan yang sama.

Proyek ini bisa terlaksana, dikarenakan pemerintah sendiri sudah memberikan
lampu hijau terkait dengan penguasaan lahan yang diatur dalam Keputusan
Presiden nomor 88 tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam
Kawasan.Bahkan pemerintah pusat sendiri sudah melakukan sosialisasi terkait
dengan Perpres ini di Batam pada tanggal 5 desember 2017 lalu,bertempat di
Hotel Harmoni One Batam.

Dalam kegiatan sosilisasi tersebut,Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian.
mengatakan
alasan Perpres 88 tahun 2017 dibuat untuk mempercepat dukungan terwujudnya
program reforma agraria di Indonesia,atas pengakuan hak-hak masyarakat atas
tanah dalam kawasan hutan.

“Perpres 88 Tahun 2017 ini merupakan dasar yang kuat bagi instansi pelaksana
di daerah untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan.”ujar M.Ikhsan selaku Dirjen Penataan Agraria,Kementerian Agrariadan Tata Ruang/BPN.

Sementara Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan,Muhammad
Said, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,KLH,menjelaskan
bahwa tanah dalam kawasan hutan yang bisa diproses melalui mekanisme
Perpres Nomor 88 Tahun 2017 adalah tanah-tanah yang secara defakto sudah
dikuasai oleh masyarakat.

Bukan hanya berdasarkan dari Perpres 88 tahun 2017 pihak perusahaan
kemudian melanjutkan kerjasama dengan pihak masyarakat pemilik kebun yang
didasari dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI Nomor SK272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018,
tentang
perubahan peruntukkan kawasan hutan lindung di pulau Batam menjadi kawasan hutan seluas-+330 hektar dan perubahan fungsi kawasana hutan dari kawasan
taman buru pulau rempang seluas-+7.560 hektar menjadi kawasan hutan
produksi yang dapat dikonversi di Kepulauan Riau.

“Kami memangakui jika pengerjaan proyek tersebut dilakukan dikawasan hutan
lindung,namun pekerjaan itu tidak serta merta dilakukan tanpa melakukan
pengkajian yang mendalam,dan kami sudah tentu melakukannya berdasarkan
Perpres dan SK dari Kemen LHK,beserta ijin lainnya,”ujar salah satu petinggi
perusahaan.

Kasus pengerjaan lahan hutan lindung ini sendiri sempat ramai,di karenakan PT.KAS dipanggil oleh pihak Kementerian LHK, karena dianggap telah melakukan
pengerjaan proyeknya tanpa ijin.Pihak Kemen LHK sendiri melalui Direktur
penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Yazid
Nurhuda mengakui jika laporan atas pelanggaran yang dibuat masih sebatas
memeriksa pihak saksi dari PT.KAS.

“Kami sudah memeriksa pihak saksi,namun dari laporan,ada banyak laporan
tidak hanya mereka (PT.KAS).”ujarnya.Sementara pihak KLHK sendiri masih
melakukan penyidikan dan belum memutuskan persoalan ini, apakah terjadi
pelanggaran atau tidak,namun pihak PT.KAS sendiri terpaksa melakukan
penghentian pekerjaan akibat munculnya kasus ini.
Dari pihak masyarakat sendiri merasa jika ada pihak-pihak yang ingin menarik
keuntungan dari kasus ini,karena menurut salah satu warga,Taufik meminta
agar pihak KLHK bisa memberikan kemudahan terkait dengan pengerjaan rumah
mereka yang sedang dibangun oleh PT.KAS.

Aturan yang dibuat oleh pemerintah,jangan dijadikan alasan untuk membuat
warga sengsara, karena semua itu sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang
dibuat oleh pemerintah sendiri,kami hanya meneruskan apa yang sudah menjadi
hak kami sebagai warga negara Indonesia,”
Selain taufik ada juga warga lainnya, Kamaria (42) menyebutkan selama ini
mereka belum pernah menikmati rumah yang layak huni,“Ada perusahaan yang
baik hati dan tidak menyengsarakan masyarakat malah dipersoalkan,rumah ini
bisa membuat kami lebih tenang dan nyaman untuk menjalani aktifitas sehari-hari lainnya."

Bukan hanya Kamaria saja,namun juga warga lainnya juga merasa jika pihak
Kementerian sudah melakukan penganiayaan secara tidak langsung kepada
mereka,dikarenakan dihentikannya pekerjaan yang seharusnya sudah akan
mencapai tahap akhir.

“Aturan dibuat untuk mensejahterakan rakyat,bukan malah menyengserakan
rakyat,” ujarnya sambil diamini oleh warga lainnya.

Pihak PT.KAS sendiri kepada media ini menyatakan siap melakukan tukar guling
lahan jika memang adanya pelanggaran soal kawasan hutan lindung yang dipakai
untuk melakukan pembangunan rumah bagi warga setempat.

Pihak perusahaan siap menggantikan lahan yang sudah terlanjur digarap untuk
proyek ini, dan siapkan penanaman bakau kembali dilahan yang kami ganti.