Mendagri Diminta Laskar Pemekaran Bekasi Utara Bijak Mengeluarkan Surat Keputusan(SK) Untuk Pejabat (PJ) Bupati Kabupaten Bekasi Yang Pro Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara Jawa Barat

(Bekasi)Beritash.com-Perwakilan laskar pemekaran di kabupaten bekasi utara.Laskar PKBU Ahmad Syatiri meminta kemetrian dalam negeri untuk memasukkan poin kinerja kepada PJ Bupati Bekasi siapa pun yang ditunjuknya. (19/07/21).

Adapaun poin yang harus dimasukkan adalah melanjutkan pemenuhan daerah otonomi baru pemekaran kabupaten bekasi utara yang sedianya akan ditandatangani Bupati Bekasi.Namun situasi terahir bupati telah berpulang kerahmatullah.
Pada tanggal 11 juli 2021, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Kabupaten Bekasi maka akan diputuskan oleh kementrian dalam negeri atas masukan dari pemerintahan Jawa Barat namun duputuakan SK nya oleh kementrian dalam negeri .

Permintaan itu disampaikan oleh Ahmad syatiri bocah asli Bekasi yang akrab disapa Zacky, menyikapi soal lambannya proses pemekaran kabupaten bekasi adalah bukti lemahnya pelayanan yang prima dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang sudah hampir  sepuluh tahun lebih. 

Kebijakan pemerintah yang akan memekarkan kabupaten bekaai adalah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat bekasi utara yang mempunyai sumberdaya alam yang mampu memenuhi kesejahteraan tampa harus mengemis untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. 

Maka saran kami sebagai warga masyarak bekasi utara agar Bapak Mentri dalam negeri meberikan putusan tepat dan Bapak Gubernur Jawa Barat sebagai yang memfasilitasi terjadinya pemekaran segera melakukan percepatan proses pemekaran kabupaten bekasi utara.

""Jika tidak itu dilakukan sama saja dengan memiskinkan masyarakat bekasi utara secara sistematis," tegas Ahmad Syatiri sebagai perwakilan laskar rakyat bekasi utara saat dihubungi awak media via telepon pada tanggal 18 Juli 2021.

Bocah asli Bekasi  tersebut juga menyampaikan bahwa menjadi pemimpin kabupaten bekaai itu harus memiliki kepekaan sosial dan tahu penderitaan rakyatnya.

"Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial yang taunya cuma memerintah, maka itu bukan pemimpin tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,"imbuhnya.

Syatiri melanjutkan,"kalau hanya menjadi PJ Bupati hanya tahu memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya,maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

"Saya merasa bahwa saat inilah peran PJ Bupati Bekasi melaksanakan kebijakan yang diamanatkan masyarakat bekasi.Pemekaran kabupaten bekasi utara,dan itu solusi. 
Dimana rakyat sudah lama mengingikan kesejahteraan yang sistematis itu,"kata Syatiri.

"Jika keputusan pemekaran ditandatangi  segera oleh PJ Bupati bekasi disisa masa jabatan 2 tahun ini sungguh sangat membahagiakan masyarakat bekasi utara yang rindu kesejahteraan untuk generasi anak cucu kedepan ,"lanjutnya.